TREN.BISNISMARKET.COM - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen kuat pemerintah untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki tata kelola perusahaan pelat merah secara menyeluruh.
Dalam pidatonya, Presiden mengungkapkan bahwa proses pemangkasan ini telah dimulai dengan penutupan lebih dari 200 BUMN yang sudah beroperasi sebelumnya. Penataan ini bertujuan untuk menciptakan struktur BUMN yang lebih ramping dan berorientasi pada kepentingan publik.
Presiden menyampaikan hal ini saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026. Acara penting tersebut diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada hari Minggu, 28 Juni 2026 waktu setempat.
Presiden Prabowo juga menanggapi berbagai masukan konstruktif dari para akademisi dan peserta sarasehan. Salah satu usulan yang disambut baik adalah mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa doktor khusus bagi para dosen.
"Saya dengar banyak usul yang sangat baik, sangat masuk akal, dan akan segera kita tindak lanjuti. Sebagai contoh, usul alokasi beasiswa doktor bagi dosen baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, ini usul yang sangat baik, ini akan kita tindak lanjuti," ujar Presiden Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga menyambut baik gagasan agar setiap BUMN menyisihkan sebagian laba perusahaan untuk mendanai kegiatan riset dan inovasi nasional. Hal ini dinilai sejalan dengan visi pemerintah memperkuat ekosistem teknologi dalam negeri.
Namun, Presiden mengingatkan bahwa realisasi pendanaan riset oleh BUMN sangat bergantung pada kondisi keuangan masing-masing perusahaan. "Diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada," kata beliau.
Prabowo mengakui bahwa selama ini banyak BUMN menghadapi hambatan dari sisi tata kelola dan efisiensi operasional yang kurang optimal. Oleh karena itu, penataan ulang besar-besaran ini dianggap perlu untuk mengatasi masalah tersebut.
Presiden memaparkan data bahwa dari total lebih dari 1.000 BUMN yang ada sebelumnya, pemerintah kini telah berhasil menutup lebih dari 200 entitas. Target akhirnya adalah menyisakan sekitar 250 perusahaan saja.
