TREN.BISNISMARKET.COM - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) pada hari Sabtu, 16 Mei 2026, di Jakarta. Kesepakatan strategis ini bertujuan utama untuk memperkuat sistem keamanan siber yang melindungi seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.
Penandatanganan kesepakatan penting ini dilakukan oleh Sekretaris Utama BSSN, Soetedjo Joewono, dan Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo. Acara tersebut turut disaksikan oleh Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, serta dihadiri oleh jajaran direksi dari berbagai BPD.
Kemitraan ini muncul sebagai respons terhadap percepatan transformasi digital di sektor perbankan yang disertai dengan peningkatan signifikan kompleksitas dan volume ancaman siber yang dihadapi. Komitmen kuat dari manajemen direksi BPD dianggap sebagai prasyarat utama dalam membangun pertahanan digital yang kokoh.
Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, menekankan perlunya penyesuaian antara laju inovasi digital dengan standar keamanan yang diterapkan oleh perbankan daerah. Menurutnya, risiko bisnis yang dihadapi oleh perbankan saat ini sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan keamanan siber mereka.
"Keamanan siber saat ini bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan telah menjadi pilar penting dalam mitigasi risiko bisnis," ujar Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
Pihak perbankan daerah menyadari bahwa serangan siber modern tidak hanya berfokus pada kerusakan infrastruktur teknologi informasi semata. Dampak yang lebih luas dari serangan tersebut berpotensi mengganggu reputasi institusi keuangan dan bahkan mengancam stabilitas perekonomian regional maupun nasional.
Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menyoroti dampak multidimensi dari serangan siber yang dihadapi sektor perbankan. "Serangan siber bukan hanya berdampak pada sistem teknologi informasi, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan publik, stabilitas operasional, reputasi institusi, bahkan stabilitas ekonomi daerah dan nasional. Karena itu, cyber security harus dipandang sebagai isu strategis nasional dan bagian penting dari ketahanan industri keuangan Indonesia," ujar Ketua Umum Asbanda Agus H. Widodo.
Asbanda memosisikan BPD sebagai penggerak vital ekonomi daerah dan mitra pemerintah dalam melayani nasabah, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas proteksi digital di lingkungan BPD dipandang sebagai langkah yang mendesak untuk menjamin kelangsungan pelayanan publik.
Implementasi kerja sama ini direncanakan meliputi pengembangan sistem peringatan dini ancaman siber, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan siber, penguatan tata kelola teknologi informasi, dan pembangunan budaya ketahanan siber di seluruh BPD. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perbankan daerah yang tangguh menghadapi dinamika ancaman global.
