TREN.BISNISMARKET.COM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia angkat suara terkait masuknya Danantara ke dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Organisasi pengusaha ini menyuarakan pandangannya mengenai komposisi keanggotaan lembaga penting tersebut.
Pertanyaan utama yang diajukan Kadin adalah mengenai kelayakan Danantara untuk menjadi bagian dari KSSK. Menurut mereka, ada entitas lain yang dinilai lebih relevan untuk duduk dalam komite tersebut.
Fokus kritik Kadin tertuju pada Kementerian Perekonomian. Organisasi ini berpendapat bahwa kementerian tersebut seharusnya mendapatkan prioritas untuk menjadi anggota KSSK, bukan Danantara.
"Sebenernya kan Danantara itu sama sebenernya dengan sektor swasta, bagian dari BUMN. Mestinya yang masuk itu lebih ke kementreian. Karena kementrian itu yang membuat kebijakan," ujar Aviliani, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Analisis Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, pada Selasa, 28 Juli 2026.
Aviliani menjelaskan alasan di balik usulan tersebut. Ia menggarisbawahi peran vital Kementerian Perekonomian dalam menaungi berbagai sektor riil perekonomian Indonesia.
Dengan kehadiran Kementerian Perekonomian di KSSK, diharapkan tercipta sinergi yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan pembiayaan dan kesiapan sektor-sektor ekonomi yang sesungguhnya.
"Jadi tidak hanya tuntutan intermediasinya yang dituntut naik, tapi sektor riilnya nggak siap," tegas Aviliani mengenai potensi ketidakselarasan jika sektor riil tidak terwakili secara memadai.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap dinamika dan komposisi keanggotaan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Kadin ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil KSSK benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kapasitas riil perekonomian nasional.
Dikutip dari Bloomberg Technoz, diskusi mengenai keanggotaan KSSK ini menjadi sorotan penting dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Penilaian Kadin ini mencerminkan pandangan sektor swasta mengenai tata kelola
