TREN.BISNISMARKET.COM - Pada hari Jumat, 12 Juni 2026, sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Jabodetabek kembali menggelar aksi demonstrasi. Aksi ini terpusat di Bundaran Hotel Indonesia (HI), sebuah lokasi simbolis di jantung pusat bisnis Jakarta.
Bundaran HI dipilih sebagai lokasi strategis karena lokasinya yang ikonik dan berada di persimpangan utama berbagai jalan protokol. Pemilihan lokasi ini merefleksikan kekhawatiran serius para mahasiswa mengenai arah perekonomian Indonesia saat ini.
Dalam tuntutan mereka, mahasiswa secara spesifik menyoroti perkembangan ekonomi terkini yang dianggap mengkhawatirkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengajukan lima tuntutan utama kepada pemerintah.
Tuntutan tersebut meliputi desakan untuk menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menurunkan harga kebutuhan pokok. Mereka juga menuntut penghentian program makan bergizi gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain isu ekonomi, aksi ini juga menyuarakan penghentian militerisme di ranah sipil, serta mendesak Presiden Prabowo untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan.
Program unggulan pemerintah, seperti MBG, memang menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, karena dinilai memberatkan postur fiskal negara. OECD dalam laporannya mengakui manfaat MBG, namun menekankan pentingnya pengendalian biaya.
"Namun, pengendalian biaya yang lebih ketat serta penargetan yang lebih baik akan membantu menahan laju biaya fiskal," tulis OECD dalam laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026.
Langkah efisiensi fiskal menjadi krusial sebab OECD memproyeksikan defisit APBN 2026 Indonesia akan mendekati batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit yang dibiayai utang ini berisiko mengalihkan dana dari belanja produktif seperti perlindungan sosial.
Kekhawatiran mahasiswa semakin beralasan mengingat laporan Bank Dunia yang menyoroti memburuknya struktur pasar tenaga kerja dalam enam tahun terakhir. Bank Dunia mencatat kesulitan lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan formal.
