TREN.BISNISMARKET.COM - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengadakan pertemuan penting dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara. Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (9/6/2026) tersebut menjadi ajang DEN untuk memaparkan hasil kajian strategis mereka.
Agenda utama pertemuan tersebut mencakup laporan mendalam mengenai pelaksanaan program strategis pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perkembangan terkini dari inisiatif Government Technology (GovTech). Kedua isu ini dinilai krusial dalam arah pembangunan ekonomi nasional saat ini.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa fokus utama penyampaian mereka adalah hasil survei komprehensif mengenai implementasi program MBG. Survei ini dilaksanakan secara profesional, mencakup 800 titik pengambilan sampel secara acak untuk memastikan validitas data.
"Jadi betul-betul dengan profesional. Kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden detail," kata Luhut Binsar Pandjaitan setelah pertemuan tersebut.
Tujuan pelaksanaan survei ini adalah untuk mengukur sejauh mana ekosistem rantai pasok baru terbentuk sebagai dampak dari penerapan program MBG. Hasilnya menunjukkan adanya integrasi yang signifikan antara program tersebut dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Temuan survei menunjukkan bahwa 86,9% dari Sekolah Penyelenggara Pangan Gratis (SPPG) yang disurvei setidaknya memiliki satu pemasok kecil yang teridentifikasi sebagai UMKM. Selain itu, sekitar 64% hingga 65% sektor UMKM yang terlibat berada dalam lingkup kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.
Lebih lanjut, data menunjukkan hampir 99% dari seluruh pemasok program MBG berasal dari warga yang berdomisili di sekitar lokasi terdekat. Hal ini didukung oleh tingkat kepuasan terhadap kinerja UMKM pemasok yang dilaporkan mencapai lebih dari 70%.
Luhut juga menyampaikan perkembangan kemajuan GovTech, menjelaskan bahwa konektivitas sistem telah mencapai 80% dan untuk pertama kalinya berhasil mengintegrasikan data dari delapan Kementerian/Lembaga menjadi satu basis data terpusat.
"Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami karena datanya menjadi satu berbasis AI [kecerdasan buatan/artificial intelligence]," ujar Luhut.
