TREN.BISNISMARKET.COM - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah resmi memulai proses akuisisinya terhadap PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Langkah strategis ini bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan operator perkeretaapian dengan kemampuan manufaktur dalam negeri.
Akuisisi ini merupakan bagian dari upaya KAI untuk membangun ekosistem industri kereta api yang terintegrasi. Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyatakan bahwa pengembangan industri kereta api tidak dapat lagi memisahkan peran operator dan manufaktur secara terpisah.
"Kami tidak lihat value chain. Nah ini yang kami lagi integrasikan INKA, sehingga dia akan satu ekosistem dengan layanannya," ujar Bobby Rasyidin.
Kebutuhan sarana perkeretaapian dalam jangka panjang menjadi salah satu pendorong utama akuisisi ini. KAI memperkirakan akan ada kebutuhan sekitar 156 rangkaian kereta rel listrik (KRL) hingga tahun 2040, yang menjadi gambaran peluang besar yang harus dipersiapkan sejak dini.
Sebelum akuisisi ini, KAI dan INKA telah menjalin hubungan sebagai operator dan pemasok. KAI sendiri masih memiliki kontrak pengadaan kereta dengan INKA yang dimulai sejak 2023, dengan total pesanan 192 unit kereta atau 16 trainset senilai Rp3,85 triliun.
Selanjutnya, KAI juga telah memesan 24 unit KRL retrofit atau dua trainset senilai Rp250 juta, yang saat ini masih dalam proses penyelesaian di INKA. Pengadaan KRL baru sebanyak 96 unit atau delapan trainset senilai Rp2,05 triliun juga telah direncanakan, namun masih menunggu suntikan penyertaan modal negara (PMN).
Direktur Utama INKA, Bambang Jatmika, menyambut baik integrasi ini. Ia meyakini sinergi ini akan mempertemukan pengalaman KAI dalam memahami kebutuhan operasional dengan kompetensi INKA dalam desain dan produksi sarana kereta api.
"Sinergi KAI dan INKA diharapkan memperkuat industri manufaktur kereta api nasional serta menghasilkan produk yang aman, andal, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tutur Bambang Jatmika.
Namun, langkah penggabungan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai risiko yang dihadapi. Pengamat BUMN, Herry Gunawan, menilai akuisisi ini bisa jadi upaya untuk menyelesaikan persoalan keuangan INKA yang mencatat kerugian hampir Rp800 miliar pada 2025.
