TREN.BISNISMARKET.COM - Parlemen Indonesia melalui Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan apresiasi terhadap penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027. Penyampaian ini dilakukan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Rabu (20/5).
Apresiasi ini muncul karena arah kebijakan ekonomi yang dipaparkan pemerintah dinilai menunjukkan sikap optimisme yang terukur. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia di tengah kondisi global yang masih diselimuti ketidakpastian.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pandangannya mengenai keseimbangan antara ambisi dan kehati-hatian dalam penetapan asumsi makro. "Pemerintah menunjukkan optimisme yang cukup terukur. Target pertumbuhan tetap dijaga, tetapi asumsi makro yang digunakan juga mencerminkan kehati-hatian dalam membaca dinamika global," kata Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (21/5).
Salah satu fokus utama dalam kerangka tersebut adalah komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor produktif serta mendorong investasi dan konsumsi di dalam negeri. Hal ini tercermin dari target pertumbuhan ekonomi 2027 yang dipatok berada di kisaran 5,8% hingga 6,5%.
Selain pertumbuhan, pemerintah juga berupaya melindungi daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi yang ditargetkan tetap berada dalam rentang yang terkendali, yaitu 1,5% sampai 3,5%. Pemerintah juga telah memproyeksikan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS, yakni antara Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Untuk mengantisipasi potensi gejolak pada pasar keuangan global, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ditargetkan untuk berada pada level 6,5% hingga 7,3%. Proyeksi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas fiskal.
Misbakhun lebih lanjut menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan perluasan lapangan kerja. Oleh karena itu, penguatan sektor riil dianggap sebagai kunci utama dalam implementasi APBN 2027, bersama dengan belanja negara yang efektif dan program hilirisasi industri.
"Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya kuat di angka makro, tetapi juga harus mampu menggerakkan ekonomi rakyat dan memperkuat sektor usaha nasional," kata Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.
Tantangan eksternal seperti fluktuasi nilai tukar Rupiah dan pergerakan harga energi dunia menjadi risiko utama yang harus diantisipasi melalui disiplin anggaran yang sehat. Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia berada pada rentang US$70 sampai US$95 per barel, yang memerlukan pengelolaan anggaran yang fleksibel.
