Ketidakselarasan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dorong Pelemahan Rupiah Dekati Level Rp18.000

TREN.BISNISMARKET.COM - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengungkapkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah hingga mendekati Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dipicu oleh kombinasi faktor domestik dan tekanan global. Faktor domestik yang dimaksud adalah ketidakselarasan antara kebijakan fiskal pemerintah dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).

Rupiah kini tercatat melemah signifikan di pasar offshore atau luar negeri, menempatkannya sebagai salah satu mata uang dengan penurunan nilai terburuk di antara negara berkembang, termasuk di kawasan Asia. Pelemahan ini terjadi meski fundamental ekonomi Indonesia secara umum masih relatif baik jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya.

Fakhrul menjelaskan bahwa kondisi fundamental seperti inflasi yang terkendali, sektor perbankan yang sehat, dan pertumbuhan ekonomi positif, tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur bagi pasar saat ini. Pasar kini lebih fokus pada kekuatan jangkar kebijakan (policy anchor) Indonesia dalam menghadapi volatilitas global dan tekanan inflasi yang cenderung meningkat.

"Pasar melihat apakah Indonesia punya policy anchor yang cukup kuat untuk menghadapi era global baru yang jauh lebih volatile dan inflationary," ujar Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (28/5/2026), seperti dilansir dari Suara.com.

Menurut pandangannya, yang sedang diuji saat ini bukan hanya kinerja ekonomi makro, melainkan integritas kredibilitas serta konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh otoritas terkait. Ia mengakui adanya tekanan dari luar negeri seperti isu geopolitik, fragmentasi perdagangan dunia, menguatnya dolar AS, serta kenaikan yield US Treasury.

Namun, faktor domestik turut memperburuk situasi karena pasar mengamati adanya ketidakseimbangan antara bauran kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu, komunikasi kebijakan pemerintah yang muncul secara mendadak di tengah sentimen pasar yang negatif turut menambah lapisan ketidakpastian di pasar keuangan.

Fakhrul menyoroti bagaimana kebijakan pemerintah yang berusaha menjaga inflasi tetap rendah dengan menahan penyesuaian harga domestik memaksa Bank Indonesia dan nilai tukar rupiah menanggung beban yang jauh lebih berat. "Ketika fiskal memilih menjaga inflasi tetap rendah dan adjustment harga sangat terbatas, maka BI dan rupiah harus bekerja jauh lebih keras," katanya.

Dalam kondisi normal, kenaikan harga energi global seharusnya memengaruhi inflasi, fiskal, harga domestik, dan nilai tukar secara proporsional. Akan tetapi, ketika penyesuaian harga domestik dilakukan sangat hati-hati demi menjaga stabilitas sosial, tekanan tersebut bergeser secara ekstrem.

"Rupiah akhirnya menjadi shock absorber utama. Inflasi ditahan, harga energi ditahan, tetapi tekanan ekonominya tidak hilang. Tekanan itu pindah ke kurs," jelas Fakhrul, menegaskan bahwa subsidi BBM tetap dipertahankan meski harga minyak dunia dan pelemahan rupiah meningkat.