TREN.BISNISMARKET.COM - Pertamina (Persero) telah mengumumkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, dengan Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu (10/6/2026). Kenaikan ini juga berlaku untuk Pertamax Green 95 (RON 95), yang harganya melonjak dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Sementara itu, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap stabil pada posisi masing-masing Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konsumen akan bergeser dari BBM non-subsidi ke BBM yang masih disubsidi pemerintah.
Direktur Kebijakan Publik Celios Media, Wahyudi Askar, menyoroti bahwa kenaikan harga Pertamax ini terbilang mendadak dan mencapai sekitar 32%, yang dinilai sangat tinggi. Kenaikan harga ini diperkirakan akan sangat memukul kelompok masyarakat kelas menengah yang rentan secara ekonomi.
"Pertamax juga dikonsumsi oleh pekerja, pegawai, guru, ojol, dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya," ujar Wahyudi Askar, menekankan bahwa pengguna Pertamax bukan hanya kalangan berpenghasilan tinggi.
Wahyudi menjelaskan bahwa perbedaan harga yang terlalu jauh antara Pertamax dan Pertalite akan memaksa konsumen memilih opsi yang lebih murah, yaitu kembali menggunakan Pertalite. Hal ini secara langsung akan meningkatkan jumlah pengguna BBM subsidi.
"Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM akan membengkak juga," tutur Wahyudi Askar mengenai potensi konsekuensi fiskal dari kebijakan tersebut. Ia juga menyoroti bahwa pembatasan melalui QR code mungkin tidak sepenuhnya efektif jika masih terjadi kebocoran distribusi di lapangan.
Presiden Prabowo Pacu Percepatan Akad Massal Rumah Subsidi, Targetkan 62.000 Unit di Juli 2026
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, melihat kenaikan harga ini sebagai indikasi bahwa ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin menipis. Ia menyebutkan kewajiban utang yang jatuh tempo mencapai Rp1.434 triliun pada tahun tersebut.
"Outlook penerimaan pajak shortfalldiperkirakan Rp300 triliun hingga Rp340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," jelas Bhima Yudhistira mengenai tekanan pada keuangan negara.
Bhima juga menunjuk pelemahan nilai tukar rupiah, yang telah merosot 8% sejak awal tahun, sebagai tekanan ganda pada belanja energi APBN dan daya beli masyarakat. Meskipun harga minyak di luar kendali pemerintah, pelemahan kurs berada dalam kendali pemerintah dan Bank Indonesia.
