TREN.BISNISMARKET.COM - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) secara resmi memulai kajian mendalam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan perlindungan bagi sisa kuota internet pelanggan. Putusan ini menyatakan bahwa kuota yang telah dibeli tidak boleh lagi hangus meskipun masa aktif paketnya telah berakhir.
Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap putusan MK yang telah dikabulkan sebagian. Keputusan tersebut secara fundamental mengubah cara operator telekomunikasi memperlakukan sisa kuota pelanggan prabayar maupun pascabayar.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya, menyatakan bahwa pihaknya menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. "Kami menyambut baik putusan MK. Hari ini, kami telah memerintahkan tim untuk mengkaji implikasi putusan tersebut, termasuk jika dibutuhkan penyesuaian regulasi dalam memenuhi putusan MK," ujar Meutya.
Putusan perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 ini secara spesifik mewajibkan operator telekomunikasi untuk menyediakan pilihan layanan yang memastikan sisa kuota pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Hal ini menjadi angin segar bagi jutaan pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia.
Lebih lanjut, putusan MK menekankan bahwa kuota yang telah dibeli oleh pelanggan harus dapat digunakan hingga habis tanpa dikenakan biaya tambahan. Ini merupakan jaminan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pelanggan untuk kuota akan mendapatkan manfaat penuh.
Terdapat berbagai skema perlindungan yang dapat diterapkan oleh operator untuk memenuhi amanat putusan MK. Skema tersebut meliputi akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, serta bentuk perlindungan lain yang inovatif.
"Kami memastikan setiap kebijakan di sektor telekomunikasi memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat," pungkas Meutya. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal implementasi putusan MK.
Pemerintah, melalui Kominfo, akan memastikan pelaksanaan putusan MK berjalan lancar. Namun, dalam proses penyusunan atau penyesuaian regulasi, pemerintah juga akan mempertimbangkan aspek keberlanjutan investasi dan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi di Indonesia.
Putusan MK ini dikeluarkan pada hari Jumat, 24 Juli (tahun tidak spesifik disebutkan dalam sumber asli, namun konteks penulisan memperjelas bahwa ini adalah peristiwa terkini yang sedang dikaji). Kajian ini berlangsung di Jakarta Pusat, lokasi di mana pernyataan Menkominfo disampaikan.
