TREN.BISNISMARKET.COM - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta menyampaikan sorotan penting mengenai hambatan utama dalam pengembangan sektor perumahan, khususnya rumah susun (rusun) subsidi di ibu kota. Mereka mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera memprioritaskan penyediaan infrastruktur dasar di lokasi proyek baru.
Permintaan ini disampaikan dalam rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 REI yang diselenggarakan di Bandar Lampung pada hari Kamis, 7 Mei. Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, menjadi juru bicara utama dalam forum bisnis tersebut.
Menurut pandangan DPD REI DKI Jakarta, kesiapan infrastruktur dasar dan kerumitan proses perizinan merupakan tantangan paling signifikan yang dihadapi para pengembang saat memulai proyek hunian baru. Hal ini berdampak langsung pada efisiensi dan biaya pembangunan kawasan baru.
Arvin F. Iskandar menekankan bahwa pemerintah seharusnya mengambil peran lebih proaktif dalam menyediakan fasilitas dasar seperti jalan, jaringan listrik, dan pasokan air bersih. Beban penyediaan infrastruktur ini seharusnya tidak seluruhnya ditanggung oleh pihak pengembang.
"Jangan sampai lahan sudah disiapkan pemerintah daerah, tetapi infrastruktur dasarnya belum siap. Itu menjadi salah satu kendala utama bagi pengembang,” ujar Arvin F. Iskandar.
Selain isu infrastruktur fisik, REI DKI Jakarta juga menyoroti kebutuhan mendesak akan penyederhanaan dan percepatan prosedur perizinan proyek perumahan. Upaya ini dinilai krusial untuk memastikan pengembangan kawasan hunian dapat berjalan lebih efisien.
"Kami berharap proses perizinan dapat lebih sederhana dan cepat. Infrastruktur dasar juga sebaiknya ikut dipersiapkan pemerintah sehingga developer tidak menanggung seluruh beban pembangunan,” lanjut Arvin F. Iskandar.
Arvin juga membahas implementasi Keputusan Menteri PKP Nomor 23 Tahun 2026 mengenai batas harga jual rusun subsidi di DKI Jakarta, yakni antara Rp13,5 juta hingga Rp14,5 juta per meter persegi. Ia meragukan bahwa penyesuaian harga tersebut sudah cukup untuk menarik minat pengembang membangun hunian vertikal bersubsidi.
Tantangan mendasar bagi proyek apartemen rakyat adalah tingginya harga perolehan lahan di Jakarta, ditambah dengan keterbatasan penyerapan pasar yang masih ada. Hal ini membuat banyak lokasi menjadi tidak layak secara bisnis bagi pengembang.
