TREN.BISNISMARKET.COM - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluarkan pernyataan resmi untuk menenangkan kalangan pelaku usaha terkait potensi pemeriksaan pasca-partisipasi dalam program Pengungkapan Sukarela (PPS). Hal ini dilakukan menyusul adanya kekhawatiran di kalangan pengusaha mengenai tindak lanjut dari data yang telah diungkapkan.
Pihak Apindo berupaya memberikan kepastian bahwa proses pemeriksaan yang mungkin dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bukanlah sebuah kebijakan yang tiba-tiba diterapkan. Mereka menekankan bahwa transparansi dan kepatuhan adalah kunci dalam menjaga iklim investasi dan usaha di Indonesia.
Kekhawatiran utama muncul dari interpretasi bahwa pengungkapan sukarela akan serta-merta diikuti dengan audit atau pemeriksaan intensif oleh otoritas pajak. Apindo berusaha meluruskan persepsi ini agar roda perekonomian tetap berjalan tanpa hambatan psikologis bagi investor.
Dalam konteks ini, Apindo secara tegas menjamin bahwa pemeriksaan terhadap peserta PPS bukanlah sebuah kebijakan yang mendadak atau baru saja digagas oleh pemerintah. Penegasan ini bertujuan agar para pengusaha dapat beraktivitas dengan lebih tenang dan fokus pada pengembangan usaha mereka.
Pelaku usaha yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh dan mengikuti prosedur yang berlaku dipastikan tidak perlu merasa cemas berlebihan mengenai kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan. Kepatuhan adalah benteng utama perlindungan bagi wajib pajak.
Terkait dengan target DJP dalam melakukan pemeriksaan, Apindo mendorong agar para pengusaha memahami alasan mendasar mengapa otoritas pajak perlu melakukan verifikasi data yang diungkapkan. Ini merupakan bagian dari proses administrasi perpajakan yang wajar.
Dikutip dari sumber terkait, Apindo menyatakan, "Apindo jamin pemeriksaan PPS bukan kebijakan baru. Pelaku usaha yang patuh tak perlu cemas." Pernyataan ini menjadi penekanan utama bagi anggota asosiasi agar tidak panik menghadapi potensi audit.
Apindo juga mengimbau para pengusaha untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai alasan spesifik mengapa DJP menargetkan pemeriksaan terhadap data tertentu yang diungkapkan dalam skema PPS. Pemahaman ini penting untuk merespons secara tepat jika memang ada permintaan klarifikasi.
Dilansir dari sumber tersebut, mereka juga menyarankan agar pengusaha proaktif dalam mempersiapkan dokumentasi pendukung atas setiap aset atau kewajiban yang telah dimasukkan dalam deklarasi PPS. Hal ini akan mempermudah proses jika sewaktu-waktu diperlukan verifikasi.
