TREN.BISNISMARKET.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah guna menjamin kesuksesan agenda nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilaksanakan setiap satu dekade sekali. Sebagai wujud komitmen ini, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara resmi mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di Samarinda pada tanggal 25 Juni.
Acara pencanangan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan penting, termasuk Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim. Turut hadir pula perwakilan instansi vertikal, Ketua Umum KADIN Kaltim, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur.
Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan analogi penting mengenai peran Sensus Ekonomi dalam sambutannya di Odah Etam Samarinda pada Kamis (25/6) tersebut. "Bayangkan negara ini adalah seperti dokter. Tapi, kalau dokternya tidak punya rekam medis dari seorang pasien, maka dia akan memberikan obat dengan cara yang tebak-tebak. Hasilnya, obat yang dikasih bisa tidak tepat, program yang dibuat juga tidak akan sampai. Oleh sebab itu, Sensus Ekonomi ini adalah rekam medis buat ekonominya Indonesia," jelasnya.
Dalam satu dekade terakhir, aktivitas ekonomi di Indonesia mengalami transformasi yang sangat cepat, terutama dengan maraknya pelaku usaha yang beroperasi tanpa kantor fisik. Oleh karena itu, metode pendataan SE2026 dirancang lebih adaptif, melibatkan kunjungan langsung ke rumah tangga untuk memastikan seluruh potensi ekonomi tercatat secara komprehensif.
Lebih lanjut, Kepala BPS RI menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari setiap sensus selalu menjadi landasan utama bagi lahirnya berbagai kebijakan strategis di tingkat nasional. "Dari suatu sensus biasanya akan lahir kebijakan besar ekonomi dari bangsa ini. Itu juga yang nanti kami harapkan, dan tentunya untuk menuju ke sana, Sensus Ekonomi ini harus sukses,” ujar Amalia.
Provinsi Kalimantan Timur memegang posisi strategis dalam peta pembangunan nasional, terutama seiring dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dinamika pertumbuhan ekonomi di Kaltim menjadikannya motor penting dalam upaya transformasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Melalui SE2026, pemerintah daerah di Kaltim diharapkan dapat memperoleh gambaran utuh mengenai struktur, karakteristik, potensi, serta tantangan perekonomian tanpa perlu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengumpulan data tersebut.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan optimismenya terhadap kontribusi data sensus ini bagi pembangunan daerah. "Saya percaya jika kita bekerja bersama, sensus ekonomi ini akan menjadi kompas yang berguna. Akan menjadi fondasi bagi pembangunan Kalimantan Timur yang lebih maju dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Hetifah Sjaifudian.
Pendataan SE2026 secara langsung dari rumah ke rumah telah dimulai serentak di seluruh Indonesia sejak tanggal 15 Juni 2026 lalu. Sebanyak 3.085 petugas lapangan diterjunkan khusus di Kalimantan Timur untuk mendata seluruh aktivitas usaha yang tersebar di 10 kabupaten dan kota hingga batas waktu 31 Agustus 2026.
