TREN.BISNISMARKET.COM - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara resmi memberikan respons terhadap surat keluhan yang dilayangkan oleh sejumlah pelaku usaha asal China. Tanggapan ini disampaikan langsung oleh pihak kementerian di kantor pusat mereka yang berlokasi di Jakarta pada Jumat, 15 Mei 2026.
Keluhan yang disampaikan melalui China Chamber tersebut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi para penanam modal saat menjalankan operasional bisnis di tanah air. Pemerintah memandang masukan ini sebagai refleksi kondisi nyata di lapangan yang perlu segera dievaluasi demi kemajuan ekonomi nasional.
Dilansir dari Investor Daily, keresahan tersebut bersumber dari organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China yang menaungi para investor di Indonesia. Meskipun berisi keluhan, pemerintah justru menangkap sinyal tersebut sebagai dasar yang kuat untuk melakukan perbaikan kebijakan di masa mendatang.
"Surat itu adalah surat kerisauan yang ada pada pelaku investasi China yang terkorelasi dengan China Chambers. Itu hal yang wajar-wajar saja," ungkap Todotua Pasaribu.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menilai bahwa keresahan para investor merupakan dinamika yang lumrah dalam dunia usaha global. Menurutnya, keterbukaan komunikasi antara investor dan pemerintah sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kerja sama ekonomi kedua negara.
Saat ini, pemerintah tengah fokus memperkuat stabilitas dan daya saing iklim penanaman modal agar tetap menarik di mata internasional. Indonesia masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan potensi pasar domestik yang sangat luas sebagai nilai tawar utama bagi para pemodal asing.
"Tugas kita paling pertama menciptakan iklim investasi yang kondusif dan baik," pungkas Todotua Pasaribu.
Dalam periode pemerintahan saat ini, akselerasi program hilirisasi industri tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan agrikultur terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses pengolahan di dalam negeri sebelum diekspor.
Langkah responsif ini diharapkan mampu mengukuhkan posisi Indonesia sebagai destinasi utama arus modal internasional di kawasan Asia Tenggara. Dengan memperbaiki regulasi dan birokrasi, pemerintah optimis tingkat kepercayaan investor global, termasuk dari China, akan terus mengalami peningkatan yang signifikan.
