TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah Indonesia kembali menggulirkan wacana program konversi penggunaan elpiji (LPG) ke kompor listrik sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan impor LPG nasional. Langkah ini dihidupkan kembali setelah sebelumnya sempat tertunda dengan mempertimbangkan berbagai tantangan implementasi di lapangan.
Program ini diusulkan kembali dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengemukakan rencana alokasi anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk tahun anggaran 2027. Pengajuan anggaran ini merupakan upaya strategis untuk diversifikasi energi rumah tangga dan mengurangi beban devisa negara.
Ketergantungan terhadap LPG impor saat ini sangat signifikan, mencapai sekitar 80% dari total kebutuhan domestik yang dibiayai oleh pengeluaran devisa hingga Rp120 triliun per tahun. Angka ini berpotensi meningkat melebihi Rp130 triliun jika harga minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami kenaikan tajam.
Selain masalah devisa, pemerintah juga dibebani dengan kewajiban subsidi LPG yang nilainya melebihi Rp80 triliun setiap tahunnya, menciptakan potensi persoalan fiskal jangka panjang. "Maka salah satu alternatifnya [untuk menekan impor LPG] adalah kita dorong kompor listrik," ujar Bahlil Lahadalia saat ditemui seusai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Selasa (16/6/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa program kali ini akan fokus pada kompor listrik berteknologi terbaru yang dapat bekerja optimal pada kapasitas listrik rumah tangga di bawah 900 kVA. Fokus ini bertujuan agar program dapat menjangkau masyarakat luas, termasuk di wilayah pelosok seperti kecamatan dan desa.
Meskipun demikian, jumlah pasti unit kompor listrik yang akan dibagikan masih menunggu pembahasan anggaran final bersama DPR RI. Bahlil juga optimistis bahwa program ini tidak akan menghadapi penolakan seperti di masa lalu karena perkembangan teknologi telah menghasilkan kompor yang lebih baik.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menambahkan bahwa prioritas wilayah distribusi akan jatuh pada daerah dengan pasokan listrik yang stabil dan mengalami surplus. "Selain Jawa, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo itu juga stabil, bahkan surplus," tambahnya mengenai wilayah dengan kondisi kelistrikan yang memadai.
VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyatakan dukungan prinsipil atas upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. "Saat ini, fokus Pertamina memastikan ketersediaan dan keandalan pasokan energi bagi masyarakat selama masa transisi maupun setelah kebijakan dijalankan," jelas Baron, tanpa memberikan estimasi penghematan impor LPG.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai langkah ini wajar dari perspektif ketahanan energi dan fiskal, mengingat kerentanan APBN terhadap fluktuasi harga energi global akibat tingginya impor LPG. "Karena itu, upaya mengurangi ketergantungan pada LPG impor merupakan langkah yang logis dari perspektif ketahanan energi dan fiskal," ujar Yusuf saat dihubungi, Selasa (16/6/2026).
