TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah Indonesia tengah merencanakan langkah inovatif dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan. Rencana ini melibatkan pemanfaatan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan distribusi bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
Inisiatif ini diungkapkan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa, 9 Juni 2026. Penggunaan teknologi canggih ini diharapkan dapat merevolusi cara pemerintah menyalurkan bantuan kepada kelompok rentan.
Luhut menjelaskan bahwa teknologi AI tersebut akan dimanfaatkan secara spesifik untuk menyaring dan mengelompokkan data masyarakat yang berhak menerima bantuan. Proses ini bertujuan meminimalisir potensi kesalahan dalam penetapan penerima Bansos.
Lebih lanjut, skema penyaluran bantuan akan mengalami perubahan signifikan, tidak lagi dalam bentuk barang, melainkan disalurkan sepenuhnya dalam bentuk uang tunai. Metode ini dikenal sebagai direct cash transfer dengan nominal yang cukup besar.
“Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp 5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” ujar Luhut.
Pemanfaatan AI dalam penyaluran Bansos ini bukanlah sekadar wacana, pasalnya telah dilaksanakan dalam tahap uji coba atau pilot project di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Program awal tersebut diklaim telah menunjukkan hasil yang memuaskan dan sukses.
Saat ini, sosialisasi program percontohan tersebut telah diperluas dan tengah disosialisasikan kepada 42 kabupaten/kota di Indonesia. Keberhasilan tahap ini menjadi prasyarat penting sebelum peluncuran skala penuh.
Jika seluruh tahapan uji coba di 42 wilayah tersebut berjalan sesuai harapan, pemerintah menargetkan peluncuran program secara nasional pada bulan Oktober tahun ini. Targetnya adalah mencakup seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia.
"Kita belajar dari model ini nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional seluruh 514 kabupaten dan kota, dan kemudian Presiden kami lapori," kata Luhut.
