TREN.BISNISMARKET.COM - Badan Bank Tanah (BBT) sedang mematangkan rencana strategis dengan menyiapkan lahan seluas 1.800 hektare di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Lahan ini dialokasikan khusus untuk program Reforma Agraria yang bertujuan mendukung hilirisasi komoditas kelapa.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi katalisator penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Divisi Perencanaan Strategis BBT, Gatot Trihargo, menekankan pentingnya alokasi lahan Reforma Agraria untuk sektor industri.
"Kalau Reforma Agraria hanya dibagikan ke masyarakat tanpa dialokasikan untuk dukungan untuk alokasi industri, tidak akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi," jelas Gatot Trihargo saat ditemui di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
BBT telah menjalin kerja sama dengan sejumlah calon investor yang berminat membangun pabrik hilirisasi kelapa di Halmahera Selatan. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dalam mewujudkan rencana tersebut.
Dari total 1.800 hektare lahan Reforma Agraria yang disiapkan, sekitar 200 hektare akan segera dialokasikan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa. Ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam mewujudkan hilirisasi.
Sebelum proyek industrialisasi ini berjalan, BBT berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap aspek ketenagakerjaan dan kesiapan sosial masyarakat. Tujuannya agar investasi baru ini dapat diterima dengan baik oleh komunitas lokal.
"Kita dengan perusahaan signing dulu untuk memastikan bahwa supply kelapanya itu terjangkau yang penting, saat ini BBT akan memastikan pasokan daripada kelapa itu terjaga. Yang penting bagi investor, mereka punya kepastian suplai kelapanya, terus kemudian pekerja yang ada di situ," tambah Gatot Trihargo.
Terkait identitas badan usaha dan potensi nilai investasi yang akan digelontorkan, Gatot Trihargo belum merinci lebih lanjut. Ia menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam tahap kalkulasi bersama para pemangku kepentingan terkait.
Pemerintah memang tengah berupaya keras menyiapkan ekosistem yang kondusif untuk mendorong hilirisasi komoditas kelapa nasional. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan devisa negara.
