TREN.BISNISMARKET.COM - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengajukan usulan penting terkait operasional layanan angkutan pengumpan Transjakarta, yaitu Mikrotrans. Usulan ini adalah pencabutan status gratis dan penerapan tarif tetap sebesar Rp2.000 untuk setiap perjalanan.
Usulan ini disampaikan langsung oleh Ketua DTKJ, Sugihardjo, sebagai upaya perbaikan sistem operasional dan transparansi data di Balai Kota DKI Jakarta pada hari Jumat lalu. Penerapan tarif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap evaluasi kinerja layanan transportasi publik di Ibu Kota.
"Kalau hanya untuk jarak dekat hanya naik Mikrotrans itu tarifnya Rp2.000. Kita mengusulkan Rp2.000," kata Sugihardjo saat ditemui awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.
Alasan utama di balik usulan penerapan tarif ini adalah untuk menjamin keakuratan data jumlah penumpang yang menggunakan layanan Mikrotrans. Selama ini, karena gratis, terdapat keraguan mengenai validitas data yang dilaporkan oleh operator.
Sugihardjo menjelaskan bahwa dengan adanya sistem gratis, potensi ketidaksesuaian antara jumlah penumpang riil dan data tercatat menjadi sangat besar. Hal ini krusial karena operasional Mikrotrans terikat kontrak dengan target kilometer dan jumlah penumpang tertentu.
"Selama ini dalam kontrak antara Transjakarta dan operator ada target untuk kilometer tempuh, ada target untuk jumlah penumpang. Nah kaitan dengan ini waktu gratis. Misalnya jumlah penumpangnya kurang, kalau saya jadi operator, 'Agar target tidak kena potong, saya tapping sendiri saja supaya target terpenuhi'," ujarnya.
Dengan adanya biaya transaksi sebesar Rp2.000, praktik manipulasi data penumpang untuk memenuhi target operasional dikhawatirkan akan berkurang drastis. Setiap transaksi yang dibayar akan menghasilkan data yang lebih otentik dan riil mengenai pergerakan penumpang.
"Dia menilai, jika setiap penumpang dikenai tarif Rp2.000, praktik tersebut akan sulit dilakukan karena setiap transaksi harus dibayar sehingga data penumpang menjadi lebih riil," jelasnya.
Sugihardjo juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak langsung menyimpulkan bahwa jumlah pengguna Mikrotrans menurun jika kebijakan tarif ini diterapkan. Penurunan data yang terlihat kemungkinan besar disebabkan oleh tereliminasi data fiktif yang sebelumnya ada.
