TREN.BISNISMARKET.COM - Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan perubahan signifikan dalam skema pemberian dukungan modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program baru mereka. Program ini dinamakan Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu, yang bertujuan memperkuat sektor UMKM di tengah gejolak ekonomi global.
Penguatan sektor UMKM dinilai krusial bagi menopang pertumbuhan ekonomi domestik serta menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini. Pola pelaksanaan program pembinaan kali ini dirancang berbeda dari pendekatan yang dilakukan sebelumnya oleh Bank Sentral.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa kondisi ketidakpastian ekonomi global menuntut Indonesia untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Hal ini perlu dicapai melalui penciptaan wirausaha baru dan peningkatan kapasitas UMKM yang sudah ada.
"Agar lebih berdampak, dilakukan pemilihan model bisnis terbaik dari UMKM binaan BI sehingga kesesuaian bisnisnya teruji di lapangan", ujar Perry saat membuka acara Kick Off Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, pada hari Senin (22/6/2026).
Perbedaan mendasar dari skema baru ini adalah pelaku UMKM tidak akan langsung menerima bantuan permodalan. Mereka diwajibkan melalui serangkaian tahapan pembekalan terlebih dahulu sebelum mendapatkan dukungan finansial.
Tahapan tersebut mencakup pendidikan kewirausahaan, proses sertifikasi, praktik atau magang, hingga evaluasi mendalam terhadap unit usaha yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaku UMKM dipastikan memiliki kesiapan teknis dan kapabilitas bisnis yang memadai.
"Makanya bedanya program ini adalah akan ada tiga tahap. Satu adalah pendidikan kewirausahaan, dan kita lakukan sertifikasi," kata Perry Warjiyo, menekankan pentingnya fondasi pengetahuan sebelum modal disalurkan.
Lebih lanjut, Perry menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah menghasilkan dampak nyata di lapangan. Dampak yang diharapkan adalah terciptanya wirausaha yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat struktur ekonomi kerakyatan.
Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara nasional dengan memanfaatkan jaringan luas dari 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Sinergi juga dibangun bersama berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dan para pemangku kepentingan strategis lainnya.
