TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah menargetkan pencapaian swasembada protein hewani melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Namun, inisiatif ini dinilai belum mengatasi persoalan fundamental dalam sektor kelautan dan perikanan nasional.
Tanpa adanya perbaikan signifikan pada rantai pasok, fasilitas penyimpanan, serta pembukaan akses pasar yang lebih baik, program pembentukan koperasi ini dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas kelembagaan tanpa memberikan dampak ekonomi yang berarti bagi masyarakat.
Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Isnawati Hidayah, mengungkapkan bahwa target swasembada protein hewani dalam beberapa tahun ke depan akan sulit tercapai. Hal ini disebabkan pemerintah belum memiliki peta jalan dan strategi yang komprehensif, terutama bagi sektor perikanan.
Isnawati menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap rencana pengembangan kampung budidaya ikan dan koperasi pesisir. Implementasi koperasi desa yang sudah berjalan di berbagai daerah, menurutnya, belum menunjukkan kinerja ekonomi yang optimal.
"Masih ada yang hanya bangunan fisik, belum ada aktivitasnya. Jangan sampai program pemerintah ini hanya mengejar output administrasi dengan mengatasnamakan program koperasi untuk ekonomi rakyat," ungkap Isnawati Hidayah kepada Bisnis, dikutip Senin (6/7/2026).
Saat ini, aktivitas usaha koperasi di Indonesia masih didominasi oleh perdagangan komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, LPG, dan pupuk. Produk perikanan, di sisi lain, belum menjadi komoditas utama yang diperdagangkan melalui jaringan koperasi.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa ekosistem bisnis di sektor perikanan belum terbentuk secara kokoh. Oleh karena itu, pembentukan puluhan ribu koperasi tanpa didukung kesiapan pasar dan infrastruktur yang memadai berisiko tidak memberikan manfaat yang berkelanjutan.
"Memaksakan target 40.000 desa tanpa kesiapan pasar, budaya konsumsi yang kuat, dan infrastruktur pendukung membuat risikonya proyek ini hanya seremonial yang akan mangkrak," terang Isnawati lebih lanjut.
Menurut pandangan Celios, fokus pemerintah seharusnya dialihkan pada pembenahan rantai pasok hasil perikanan, bukan hanya sekadar peningkatan kapasitas produksi semata. Peningkatan produksi tanpa dukungan infrastruktur justru dapat memicu kelebihan pasokan dan menekan harga jual di tingkat nelayan.
