TREN.BISNISMARKET.COM - Himpunan Kawasan Industri (HKI) baru-baru ini menyoroti tren penutupan dan relokasi pabrik dari Indonesia sebagai indikasi kuat perlunya perbaikan signifikan dalam iklim investasi nasional. Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika bisnis global, tetapi juga diperparah oleh masalah internal sistem.
Menurut pandangan HKI, hambatan utama bagi realisasi investasi manufaktur di Indonesia adalah birokrasi yang dinilai terlalu berbelit-belit dan adanya ketidakpastian dalam regulasi yang berlaku. Permasalahan ini membuat daya saing Indonesia menurun dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara.
Ketua HKI, Akhmad Ma’ruf, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam mempercepat proses realisasi investasi yang sudah masuk. Ia menekankan pentingnya penanganan segera terhadap proyek-proyek strategis yang berada di kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ma’ruf mengungkapkan bahwa banyak investasi asing, termasuk dari Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan China, masih menghadapi hambatan serius di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah dalam proses implementasinya.
"Saya melihat dan merasakan sendiri masih banyak kementerian dan lembaga di daerah yang menghambat realisasi investasi tersebut," ujar Akhmad Ma’ruf kepada Bisnis pada Senin, 22 Juni 2026.
Ia menilai bahwa Indonesia kini tertinggal dalam upaya menarik investasi manufaktur, kalah bersaing dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang dianggap lebih mampu memberikan kepastian usaha kepada investor.
"Yang pasti kita sudah banyak kalah dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan beberapa negara Asean lainnya. Kenapa kita kalah? Birokrasi yang berbelit-belit, hambatan dari kepala-kepala daerah yang menjadi raja-raja kecil, dan birokrasi di kementerian yang tersandera kepentingan politik," tegas Ma’ruf.
HKI terus berupaya melakukan ekspansi kawasan industri untuk menampung investasi baru, namun upaya ini sering terhambat oleh kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian dan pemerintah daerah, yang secara efektif memperlambat laju investasi.
Oleh karena itu, Ma’ruf meminta pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai regulasi yang menghambat dunia usaha. Ia mengusulkan pertimbangan untuk menerapkan moratorium terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai menghambat agar proses investasi dapat berjalan lebih cepat.
