TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah Indonesia tengah mengintensifkan upaya transformasi digital secara menyeluruh sebagai landasan utama dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara serta memperbaiki kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, usai pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto beserta jajaran DEN di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan penting tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Juni 2026.
Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah sedang dalam tahap finalisasi persiapan mengenai sistem identitas data tunggal yang dikenal sebagai Digital Single ID. Sistem ini ditargetkan akan selesai dan siap diluncurkan pada penghujung tahun 2026 mendatang.
Platform E-commerce Wajib Verifikasi Legalitas Penjual Pakai NIB, Ini Detail Aturan Barunya
Ia meyakini bahwa implementasi sistem digital yang didukung oleh teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) ini akan membawa dampak signifikan dalam akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dan berbagai bentuk transfer tunai langsung dari pemerintah.
Dengan adanya sistem yang lebih terarah ini, Luhut memproyeksikan akan terjadi penghematan anggaran belanja pemerintah dalam jumlah yang substansial. Hal ini merupakan poin penting yang telah ia laporkan secara rinci kepada Presiden terpilih.
"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar," tegas Luhut saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa malam (9/6/2026).
Lebih lanjut, Luhut memaparkan bahwa DEN telah melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa sekitar 80 persen dari sistem GovTech (teknologi pemerintahan) kini telah berhasil saling terhubung. Sejak tanggal 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah telah terintegrasi dalam satu sistem komprehensif yang didukung AI.
"Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam satu menit," ungkap mantan menteri koordinator kemaritiman tersebut.
Luhut menekankan peran krusial GovTech di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sebab semua data akan terkumpul secara rapi dan tidak ada lagi celah untuk penyimpangan data. "Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti Govtech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik, dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ," ujar Luhut.
