TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah Indonesia meluncurkan program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, yang berfokus pada percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk mendongkrak Nilai Tukar Nelayan (NTN) hingga melampaui angka 120 dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

Fokus utama dari pembangunan KNMP ini adalah penyediaan fasilitas pascapanen yang memadai dan penguatan ekosistem perikanan secara keseluruhan. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki posisi tawar nelayan yang selama ini kerap terhimpit akibat minimnya infrastruktur pendukung.

Target peningkatan NTN ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Keberhasilan program ini diharapkan dapat meniru kesuksesan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang telah menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir.

Pendekatan yang terbukti efektif dalam sektor pertanian, yaitu pembangunan infrastruktur dan penguatan rantai pasok, kini akan direplikasi untuk masyarakat pesisir. Pemerintah meyakini bahwa strategi serupa dapat membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan nelayan dan komunitasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan optimisme tinggi terhadap potensi peningkatan NTN. Beliau meyakini bahwa jika pembangunan KNMP berjalan sesuai rencana, target NTN yang lebih baik akan tercapai.

"Saya optimistis, jika Kampung Nelayan Merah Putih berjalan baik, dalam dua tahun Nilai Tukar Nelayan juga bisa meningkat dari sekitar 103 menjadi di atas 120," ujar Zulhas, dikutip Rabu (22/7/2026).

Optimisme ini didukung oleh data keberhasilan pemerintah dalam mendongkrak NTP, yang naik dari 104 pada awal 2024 menjadi 127,73 pada Juni 2026. Pengalaman ini menjadi modal penting dalam strategi peningkatan kesejahteraan nelayan.

Sebagai langkah awal, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 1.369 Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Program ini merupakan bagian dari visi jangka menengah untuk membangun 5.000 kampung nelayan hingga tahun 2029, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Zulkifli Hasan mengidentifikasi bahwa tantangan terbesar sektor perikanan bukanlah kemampuan menangkap ikan, melainkan kelemahan pada sistem pascapanen. Hal ini memaksa nelayan menjual hasil tangkapannya dengan harga rendah, sehingga melemahkan posisi tawar mereka terhadap pembeli.