TREN.BISNISMARKET.COM - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius untuk mencapai swasembada gula nasional dalam kurun waktu dua tahun. Perencanaan awal menargetkan empat tahun, namun kini dipercepat secara signifikan.
Percepatan ini akan diwujudkan melalui program peremajaan tebu yang masif, mencakup luasan 100.000 hektare setiap tahunnya. Langkah ini juga akan dibarengi dengan modernisasi sektor budidaya tebu dan peningkatan produktivitas secara keseluruhan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya telah melaporkan bahwa program peremajaan tebu seluas 100.000 hektare per tahun diperkirakan mampu mewujudkan swasembada gula dalam empat tahun. Namun, hasil diskusi lebih lanjut menghasilkan keputusan percepatan target.
"Tadi Menteri Pertanian melaporkan kepada saya program kita sekarang adalah 100.000 hektare per tahun. Dengan demikian akan dicapai dalam empat tahun. Tetapi setelah saya tanya lagi ke beliau, dengan gagah dan berani beliau mengatakan, 'Pak, kita bisa dalam dua tahun'," ujar Presiden Prabowo Subianto, dikutip pada Selasa, 21 Juli 2026.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa percepatan swasembada gula ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk memperkuat kemandirian di sektor pangan nasional. Upaya ini sejalan dengan pencapaian swasembada beras sebelumnya.
Pemerintah kini mengalihkan fokus pada komoditas strategis lainnya, sekaligus memperkuat ketahanan energi dan sumber daya air. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.
"Target kita swasembada pangan sudah kita capai. Sekarang swasembada energi kita sedang menuju. Swasembada air sedang kita rintis, sehingga semua rakyat kita punya akses kepada air bersih dan air untuk tanaman," jelas Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam percepatan program strategis nasional. Dukungan dari kementerian, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga para petani sangatlah krusial.
Percepatan ini dilakukan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas strategis.
