TREN.BISNISMARKET.COM - Pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam rangka penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis telah memicu kekhawatiran signifikan di kalangan pelaku pasar saham. Reaksi negatif pasar terjadi segera setelah pengumuman resmi kebijakan tersebut pada pekan lalu.
Pelaku pasar kini tengah mempertanyakan apakah langkah ini merupakan reformasi tata kelola yang diinginkan atau justru perluasan kontrol negara yang berpotensi mengganggu dinamika kontrak ekspor komoditas strategis. Kekhawatiran ini muncul karena implementasi kebijakan yang terkesan mendadak dan sangat sentralistik.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengutarakan bahwa tujuan pemerintah mendirikan DSI sebenarnya dapat dipahami secara substansial. Tujuan utamanya adalah mengurangi praktik pelaporan nilai ekspor yang terlalu rendah, memperkuat penerimaan negara, dan memastikan devisa hasil ekspor masuk ke sistem domestik.
"Tujuan pemerintah mendirikan BUMN ekspor DSI sebenarnya bisa dipahami, yakni mengurangi praktik pelaporan nilai ekspor yang terlalu rendah, memperkuat penerimaan negara, memastikan devisa hasil ekspor masuk ke sistem domestik, dan memperbaiki pengawasan atas komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan nikel," jelas Josua Pardede.
Tiga komoditas utama tersebut—CPO, batu bara, dan nikel—mewakili sekitar 25,14% dari total ekspor Indonesia atau setara dengan nilai US$71,1 miliar pada tahun 2025. Oleh karena itu, pemerintah melihat ini sebagai titik kunci untuk memperkuat kontrol devisa dan penerimaan negara.
Namun, respons pasar saham yang negatif lebih didorong oleh cara kebijakan itu diumumkan, yaitu dengan skala yang besar, cepat, dan terpusat. Hal ini menimbulkan spekulasi mengenai perluasan kontrol negara yang dapat mengganggu kontrak eksisting, arus kas eksportir, serta kepercayaan investor secara keseluruhan.
"Menurut saya, respons pasar yang negatif terhadap pembentukan DSI lebih banyak mencerminkan kekhawatiran terhadap kenaikan risiko kebijakan dibanding penolakan langsung terhadap tujuan pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor SDA," tutur Josua Pardede saat menjawab pertanyaan Investor Daily pada akhir pekan lalu.
Penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasca-pengumuman DSI harus diinterpretasikan sebagai reaksi terhadap ketidakpastian regulasi, bukan semata-mata penolakan terhadap substansi perbaikan tata kelola. Kebijakan DSI akan membuat eksportir komoditas utama berada di bawah kendali pemerintah, yang dianggap sebagai perluasan kendali negara yang mendadak.
Hal ini sangat krusial karena pasar modal sangat sensitif terhadap setiap perubahan aturan yang berdampak langsung pada margin, pendapatan, dan kebebasan operasional perusahaan. "Jadi, walaupun tujuan pemerintah dapat dipahami sebagai upaya menutup kebocoran devisa, pasar melihat risiko bahwa implementasi yang terlalu sentralistis bisa mengurangi efisiensi, memperbesar biaya transaksi, dan menambah ketidakpastian bagi emiten komoditas," papar Josua.
