TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah Indonesia tengah menggalakkan percepatan program elektrifikasi nasional dengan mengalokasikan dana yang signifikan untuk penyediaan listrik desa atau lisdes. Anggaran yang disiapkan untuk tahun 2026 meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan periode sebelumnya, mencapai total Rp10,3 triliun.
Dana besar ini diarahkan secara spesifik untuk memperluas jangkauan jaringan listrik negara ke ribuan wilayah yang hingga kini masih belum terakses. Target utamanya adalah menyentuh desa dan dusun yang selama ini terisolasi dari infrastruktur kelistrikan dasar.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pemerintah masih mencatat adanya tantangan besar terkait pemerataan pembangunan. Jumlah desa dan dusun yang belum menikmati listrik secara resmi masih cukup tinggi.
"Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat," kata Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam pelayanan ini, Sabtu (20/6/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa akses listrik bukan hanya soal penerangan rumah tangga semata, melainkan merupakan fondasi penting bagi kemajuan sektor lainnya. Ketersediaan listrik sangat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, kehadiran listrik juga menjadi prasyarat utama untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa program lisdes adalah investasi strategis jangka panjang.
Dilansir dari Bisnis.com, pada sepanjang tahun 2025, pemerintah telah berhasil membangun infrastruktur kelistrikan di 1.361 lokasi, didukung oleh anggaran sebesar Rp3,6 triliun. Untuk tahun 2026, alokasi dana dinaikkan menjadi sekitar Rp10,3 triliun guna mempercepat proses penyambungan listrik.
Bahlil mengakui bahwa pembangunan jaringan di daerah terpencil seringkali menghadapi kendala keekonomian yang berat. Investasi yang diperlukan untuk melayani sedikit rumah tangga dinilai tidak sebanding dengan potensi pendapatan yang bisa dihasilkan.
"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis, tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," tegas Bahlil Lahadalia mengenai filosofi di balik kebijakan ini.
