TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa suku bunga untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tidak akan mengalami kenaikan.
Kepastian ini disampaikan meskipun Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuannya, atau BI Rate, hingga mencapai level 5,75%. Keputusan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan dasar perumahan.
Dilansir dari Bisnis.com, Sabtu (20/6/2026), Maruarar menjelaskan bahwa pemerintah bertekad mempertahankan suku bunga KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada posisi 5%. Hal ini bertujuan agar cicilan yang harus dibayar oleh masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjangkau.
Pemerintah ingin menunjukkan kehadirannya dan berpihak penuh kepada kepentingan rakyat, terutama kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Upaya ini dilakukan meskipun terjadi dinamika ekonomi yang menyebabkan kenaikan suku bunga acuan.
"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5% agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Maruarar.
Lebih lanjut, terkait pengembangan skema pembiayaan, Maruarar juga mengonfirmasi bahwa pembahasan mengenai rencana KPR FLPP dengan tenor pembiayaan yang diperpanjang hingga 40 tahun telah berjalan intensif. Kebijakan ini dipastikan dapat segera dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dalam konteks dukungan strategis, Maruarar menyampaikan terima kasih kepada pihak terkait yang telah mendukung percepatan program ini. "Terima kasih atas dukungan Danantara Pak Rosan [CEO Danantara Rosan Roeslani] dan BP BUMN Pak Dony [Kepala BP BUMN Dony Oskaria]," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa semua program berjalan sesuai rencana, meskipun ada beberapa isu spesifik yang sedang disiapkan, termasuk mengenai proyek Meikarta. "Semua masih on the track dan ada beberapa isu yang kita persiapkan soal Meikarta tentunya dan hari Senin saya akan ke BPKP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada," tambah Maruarar.
Pada kesempatan tersebut, juga dipaparkan perkembangan penyaluran FLPP sepanjang tahun 2026. Dari total target penyaluran sebanyak 350.000 unit rumah, realisasi hingga saat itu baru mencapai angka 78.277 unit, atau setara dengan sekitar 22,36% dari target tahunan.
