TREN.BISNISMARKET.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mematangkan rencana strategis untuk memastikan kesiapan infrastruktur jalan tol di berbagai daerah. Prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan konstruksi sebanyak 10 ruas tol yang ditargetkan dapat beroperasi penuh menjelang akhir tahun 2026.
Penyelesaian proyek-proyek ini sangat krusial karena ditujukan untuk mendukung kelancaran arus mobilitas masyarakat selama periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2026. Target waktu ini sejalan dengan proyeksi perkembangan konstruksi yang terus dipantau oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Ni Komang Rasminiati, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan proyek tersebut. Informasi ini disampaikan setelah pemantauan progres konstruksi hingga pertengahan bulan Juni tahun ini.
"Sampai sekarang ada rencana sekitar 10 ruas yang harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026 dan dapat difungsionalkan untuk menunjang pergerakan lalu lintas Natal-Tahun Baru," kata Komang dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).
Pemerintah telah merinci beberapa ruas tol prioritas yang pembangunannya sedang digenjot untuk memenuhi jadwal tersebut. Salah satunya adalah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 yang menjadi bagian penting dari konektivitas di Pulau Sumatra.
Selain itu, ruas Tol Palembang-Betung Seksi 1, khususnya segmen Keramasan hingga Pulau Rimau, juga termasuk dalam daftar yang harus rampung sesuai jadwal yang ditetapkan. Ini menunjukkan fokus pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatra bagian selatan.
Di Pulau Jawa, pembangunan juga terus dikebut pada Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Seksi 3. Ruas tol ini membentang dari kawasan Paiton hingga Besuki, yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas di Jawa Timur.
Progres konstruksi serupa terjadi pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan Seksi 6, tepatnya pada segmen Kutanegara hingga Sadang. Penyelesaian seksi ini diharapkan dapat memberikan alternatif jalur baru di kawasan metropolitan Jabodetabek.
Kementerian PUPR menegaskan bahwa pengawasan ketat akan terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan konstruksi berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi keterlambatan proyek.
