TREN.BISNISMARKET.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa hingga kini, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional telah mencapai angka sekitar 40%. Proses pengumpulan data vital ini dijadwalkan akan terus berlanjut hingga batas waktu 31 Agustus 2026.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengemukakan bahwa tingkat capaian sensus di berbagai daerah bervariasi, mulai dari 30% hingga melampaui 50%. Di Provinsi Bali, realisasi pendataan dilaporkan telah mencapai 43%, menunjukkan angka yang lebih tinggi dari rata-rata capaian nasional.
Namun demikian, capaian terendah dalam sensus ekonomi ini tercatat di sejumlah wilayah di Papua, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan. Kendala ini terutama disebabkan oleh kondisi geografis yang sangat menantang, mempersulit akses dan proses pendataan lapangan.
"Tantangan di Papua, terutama di Papua Pegunungan. Bali di posisi 17," ungkap Amalia Adininggar Widyasanti kepada awak media setelah acara penandatanganan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Bali pada Sabtu, 12 Juli 2026.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, BPS menunjukkan optimisme yang kuat bahwa target pelaksanaan sensus ekonomi dapat tercapai sesuai jadwal hingga akhir Agustus mendatang. Dukungan penuh dari pemerintah daerah diakui sebagai salah satu faktor krusial dalam mengakselerasi laju proses pendataan.
Amalia Adininggar Widyasanti secara khusus memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali atas langkah proaktifnya. "Saya mengapresiasi Pak Gubernur dan seluruh jajaran yang menerbitkan surat edaran untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ujarnya, menggarisbawahi pentingnya dukungan kebijakan dari tingkat provinsi.
Untuk memastikan efektivitas pengawasan, BPS telah mengembangkan sebuah sistem pemantauan berbasis digital. Sistem ini memungkinkan pengawasan kinerja petugas lapangan secara real-time, termasuk verifikasi apakah para petugas melakukan pendataan sesuai dengan wilayah tugas yang telah ditetapkan.
Melalui mekanisme ini, kepala daerah juga diberikan akses untuk memantau langsung perkembangan proses pendataan di wilayah masing-masing secara real-time. Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengawasan sekaligus menjaga kualitas data yang dikumpulkan agar tetap akurat.
"Karena sensus ekonomi dilakukan 10 tahun sekali dan membutuhkan anggaran yang besar, maka data yang dihasilkan harus benar-benar akurat," tegas Amalia Adininggar Widyasanti, menyoroti urgensi akurasi data hasil sensus.
