TREN.BISNISMARKET.COM - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, memberikan klarifikasi penting mengenai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sedang terjadi di sektor industri nasional. Ia menegaskan bahwa ancaman PHK tidak bisa hanya dikaitkan semata-mata dengan kenaikan harga atau permasalahan pasokan gas bumi bagi industri.
Menurut pandangannya, gelombang tekanan yang dihadapi dunia usaha saat ini merupakan akumulasi dari serangkaian tantangan yang kompleks. Faktor-faktor tersebut meliputi dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, penurunan daya beli masyarakat, melemahnya nilai tukar mata uang rupiah, serta adanya tren relokasi investasi ke negara lain.
Said Iqbal, yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengungkapkan bahwa pemerintah tengah giat melakukan berbagai upaya mitigasi. Tujuannya adalah untuk menekan laju perluasan PHK di sektor manufaktur agar tidak semakin memburuk kondisinya.
Ia menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah secara langsung berdampak pada lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) industri dan harga gas alam yang tidak disubsidi. Bersamaan dengan itu, penurunan daya beli masyarakat mengakibatkan volume produksi yang harus dilakukan oleh perusahaan ikut mengalami kontraksi.
"Di sisi lain ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan rupiah yang membuat biaya produksi meningkat. Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal dalam sesi konferensi pers yang diadakan pada Minggu (28/6/2026).
Terkait isu gelombang PHK yang dikabarkan mencapai angka sekitar 55.000 pekerja, Iqbal meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima informasi tersebut. Pemerintah masih melakukan proses verifikasi mendalam untuk memastikan apakah semua kasus yang muncul merupakan gelombang PHK yang benar-benar baru.
"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," katanya, menekankan perlunya verifikasi data lapangan.
Sebagai contoh keberhasilan mitigasi, Iqbal menyebutkan upaya yang dilakukan pada Grup Yazaki, di mana rencana relokasi produksi ke Vietnam berhasil diredam melalui perundingan bipartit yang efektif. Hasilnya, pengurangan tenaga kerja di perusahaan tersebut diarahkan secara bertahap melalui mekanisme berakhirnya masa kontrak kerja.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menawarkan perspektif lain mengenai struktur biaya produksi industri. Ia berpendapat bahwa harga gas hanyalah salah satu elemen dalam total biaya operasional perusahaan.
