TREN.BISNISMARKET.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan mengalami penyesuaian anggaran yang signifikan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara. Keputusan pemangkasan ini sejalan dengan arahan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini.
Badan Gizi Nasional (BGN) telah merampungkan perhitungan final mengenai besaran anggaran yang dapat dihemat untuk program MBG pada tahun berjalan. Hal ini menunjukkan adanya langkah konkret dalam efisiensi belanja pemerintah pusat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, pada hari Kamis, 25 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas detail mengenai rencana penghematan anggaran tersebut.
Meskipun Purbaya tidak merinci besaran pasti penghematan, ia mengonfirmasi bahwa angka yang dihasilkan cukup substansial bagi kas negara. Ia menyerahkan pengumuman angka final tersebut kepada Kepala BGN.
"Kepala BGN melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program MBG, saya pikir cukup signifikan tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Sebelumnya, Purbaya sempat menyebutkan bahwa pagu anggaran MBG telah dikurangi menjadi sekitar Rp268 triliun untuk tahun ini. Angka tersebut berarti estimasi penghematan yang dilakukan mencapai sekitar Rp67 triliun dari pagu awal.
Menariknya, Purbaya menyatakan bahwa pagu anggaran pasca-penghematan tersebut berpotensi menjadi lebih rendah lagi berdasarkan diskusi terakhirnya dengan BGN. Ia secara terbuka mendukung pemotongan anggaran yang lebih besar lagi.
"Saya setuju [pemotongan] apalagi kalau dipotongnya lebih banyak lagi. Artinya ada efisiensi yang lebih bagus. Kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus, walaupun masih bisa dikurangin sedikit lagi. Tetapi nanti akan signifikan lah pemotongannya, bukan saya yang usul ya, Kepala BGN-nya sendiri," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.
Terkait dampak pemangkasan ini terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Purbaya belum dapat memberikan kepastian dampak besarnya. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan munculnya kenaikan kebutuhan belanja di pos anggaran lainnya.
