TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah Indonesia tengah menggalakkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai katalisator utama untuk menciptakan pasar baru bagi hasil pertanian yang dikelola oleh petani lokal. Langkah strategis ini dilakukan melalui penguatan jejaring kemitraan yang melibatkan berbagai entitas di tingkat desa.

Kemitraan ini akan menghubungkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara langsung dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah pedesaan. Tujuannya adalah memastikan alur distribusi pangan terpusat pada produksi lokal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan harapannya bahwa sinergi antarlembaga ini akan memberikan dampak ganda. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di pedesaan melalui penyerapan hasil panen petani.

Lebih lanjut, Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan target spesifik bagi setiap SPPG. Setiap unit pelayanan tersebut didorong untuk menjalin kemitraan dengan minimal 15 pemasok yang berasal dari KDMP, BUMDes, maupun segmen UMKM setempat.

Skema kemitraan ini dirancang sedemikian rupa agar manfaat ekonomi dari program MBG dapat dirasakan secara langsung oleh komunitas desa. Hal ini sekaligus memberikan jaminan pasar yang lebih pasti bagi para petani dan pelaku usaha pangan lokal dalam memasok kebutuhan bahan baku program tersebut.

Selain fokus pada pemenuhan gizi bagi kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, program MBG juga diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting, anemia, dan isu kekurangan gizi lainnya di Indonesia.

Menurut kajian yang pernah dilakukan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN), terungkap bahwa sekitar 65% dari total SPPG yang ada saat ini telah berhasil menjalin kemitraan dengan pemasok lokal yang beroperasi di wilayah kabupaten yang sama.

Program MBG yang diperkirakan akan melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat saat ini didukung oleh jaringan pemasok lokal yang berjumlah 148.528 entitas. Jumlah ini terperinci mencakup 13.684 koperasi, 1.475 BUMDes, 63.189 UMKM, 720 KDMP, dan 69.294 pemasok lainnya.

"Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyerapan hasil produksi petani," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.