TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah terus mengintensifkan upaya perluasan akses kepemilikan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui berbagai inovasi pembiayaan perumahan. Langkah strategis ini merupakan respons terhadap arahan Presiden untuk mempercepat capaian Program 3 Juta Rumah nasional.
Kesepakatan penting mengenai hal ini dicapai dalam Rapat Komite Tapera yang dipimpin langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pada Rabu (24/6/2026) di Jakarta Pusat. Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Jusuf Anwar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya beserta jajaran, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli beserta rombongan, serta Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. Selain itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan pejabat tinggi Kementerian PKP juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Salah satu fokus utama rapat adalah evaluasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang tahun 2026. Dilansir dari CNBC Indonesia, per 23 Juni 2026, realisasi penyaluran FLPP baru menyentuh 81.268 unit rumah, atau baru mencapai 23,22% dari target tahunan 350.000 unit.
Untuk memastikan target tercapai, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan sejumlah strategi kunci yang akan diterapkan dalam waktu dekat. Strategi tersebut meliputi penguatan segmentasi pasar, peningkatan promosi, serta implementasi kebijakan maksimal tenor pembiayaan FLPP menjadi 40 tahun.
"Strategi capaian 350.000 unit dari BP Tapera di antaranya adalah penguatan target market segmentasi, penguatan promosi, penguatan sinergi dan kolaborasi, penguatan digital marketing, serta implementasi kebijakan maksimal tenor pembiayaan FLPP 40 tahun," ujar Heru Pudyo Nugroho.
Pembahasan mendalam juga dilakukan mengenai implementasi skema KPR FLPP hingga 40 tahun, khususnya terkait aspek uang muka (DP) dan besaran angsuran yang harus terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah tengah mengkaji skema cicilan bulanan yang sangat menarik untuk rumah subsidi tapak.
Skema angsuran untuk rumah subsidi tapak ditargetkan berada di kisaran Rp500 ribuan per bulan. Sementara itu, untuk rumah susun subsidi, target angsuran bulanan direncanakan sekitar Rp700 ribuan per bulan, keduanya dicapai melalui penerapan suku bunga berjenjang.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas suku bunga KPR FLPP, terlepas dari fluktuasi pasar keuangan yang ada. Stabilitas ini penting untuk memberikan kepastian bagi para pencari rumah pertama.
