TREN.BISNISMARKET.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah menghadapi kewajiban pembayaran tunggakan senilai Rp1,6 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi dari berbagai jenis belanja yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.
Tunggakan senilai Rp1,6 triliun ini berasal dari berbagai pos pengeluaran, mencakup kebutuhan operasional hingga pengadaan barang yang esensial. Pihak BGN menyatakan bahwa sebagian pembayaran masih tertahan karena harus melalui proses peninjauan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa sebagian besar tunggakan ini dijadwalkan akan dibayarkan pada tahun anggaran 2026. "Ini kira-kira nanti tunggakan yang akan kami bayarkan di tahun 2026 yang sementara ini memang alokasi anggarannya masih diblokir," ungkap Agustina saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR.
Agustina menambahkan bahwa beberapa kegiatan yang telah selesai di tahun 2025 namun belum terbayarkan, akan diselesaikan melalui mekanisme tunggakan menggunakan DIPA tahun anggaran 2026. Proses ini memerlukan serangkaian tahapan tinjauan oleh berbagai pihak berwenang.
"Tetapi beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan memang akan segera dibayarkan oleh DJA [Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan]," ujar Agustina.
Proses verifikasi yang ketat melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tahapan ini penting untuk memastikan setiap pembayaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Itu yang menyebabkan kami minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses," kata Agustina. Ia menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembayaran kepada para mitra BGN.
Rincian tunggakan terbesar berasal dari belanja modal (aset) untuk pembangunan dapur yang dibiayai APBN, mencapai Rp1,04 triliun. Angka ini menunjukkan skala investasi yang cukup besar untuk infrastruktur fasilitas gizi.
"Jasa lainnya, ada EO [Event Organizer], publikasi dan sebagainya Rp330 miliar," imbuh Agustina, merinci adanya tunggakan untuk penyelenggaraan acara dan kegiatan publikasi.
