![Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]](https://tren.bisnismarket.com/uploads/posts/6a15775da05b2_1779791709.jpeg "Klik untuk memperbesar gambar")
TREN.BISNISMARKET.COM - Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan memutuskan untuk memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai sektor swasta. Keputusan ini diambil untuk periode dua bulan ke depan sebagai upaya berkelanjutan dalam menekan angka konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tantangan energi nasional.
Langkah perpanjangan ini merupakan hasil evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan sebelumnya yang telah diterapkan. Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan WFH memiliki dampak signifikan dan terukur dalam mengurangi aktivitas mobilitas yang berujung pada penghematan energi fosil.
Keputusan final mengenai perpanjangan masa WFH ini didasarkan pada data realisasi konsumsi energi yang tercatat pada bulan sebelumnya. Data tersebut menjadi indikator utama keberhasilan program pengurangan mobilitas warga dan pekerja.
Secara spesifik, kebijakan kerja jarak jauh ini terbukti berhasil memicu penurunan konsumsi bahan bakar jenis Pertalite. Penurunan tersebut tercatat mencapai angka yang cukup substansial, yakni sekitar sembilan persen sepanjang bulan April 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan keterangan resmi mengenai hasil positif dari penerapan sistem kerja jarak jauh ini. Beliau menyoroti kontribusi kebijakan tersebut terhadap efisiensi energi secara keseluruhan di tingkat nasional.
"Di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen, jadi hasilnya cukup baik," ujar Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Selasa (25/5/2026).
Terkait implementasi teknis di lapangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan segera menerbitkan Surat Edaran resmi. Surat edaran ini akan mengatur secara rinci teknis pelaksanaan perpanjangan WFH khusus bagi kalangan aparatur sipil negara.
Sementara itu, implementasi bagi entitas lain seperti pegawai daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pekerja sektor swasta akan diumumkan melalui regulasi masing-masing instansi dan kementerian terkait. Hal ini menjamin bahwa penyesuaian aturan dapat dilakukan sesuai konteks operasional masing-masing sektor.
Sebelum kebijakan perpanjangan ini ditetapkan, pemerintah sebelumnya telah menerapkan sistem WFH khusus setiap hari Jumat, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2026. Kebijakan ini telah mengecualikan sektor-sektor krusial yang menuntut kehadiran fisik untuk menjaga layanan publik tetap berjalan optimal.
