TREN.BISNISMARKET.COM - Program hilirisasi nikel di Indonesia menghadapi sejumlah hambatan signifikan untuk mencapai tahap produksi produk akhir yang bernilai tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi).
Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan moratorium untuk pembangunan smelter baru yang hanya menghasilkan produk antara, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengolahan nikel dalam negeri masih banyak berhenti pada tahap produk antara.
Ketua Bidang Hilirisasi Mineral Perhapi, Muhammad Toha, menjelaskan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk menggenjot hilirisasi nikel hingga mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Produk bernilai tinggi ini mencakup baja nirkarat hingga bahan baku baterai kendaraan listrik.
"Bahwa untuk menggenjot hilirisasi hingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi—seperti baja nirkarat maupun bahan baku baterai kendaraan listrik kita masih punya beberapa tantangan," ungkap Toha saat dihubungi pada Selasa, 28 Juli 2026.
Toha menambahkan bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, hilirisasi nikel memang didorong untuk fokus pada tahap hilir (downstream). Kebijakan ini mengalihkan fokus dari tahap intermediasi atau tengah (midstream).
Namun, industri nikel nasional masih perlu melewati empat tantangan besar untuk mewujudkan tujuan tersebut. Tantangan-tantangan ini menjadi kunci untuk memastikan program hilirisasi berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak ekonomi yang maksimal.
Moratorium pembangunan smelter baru yang menghasilkan produk antara tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Aturan ini menjadi landasan hukum dalam upaya mendorong industri nikel ke arah yang lebih strategis.
Dikutip dari Bloomberg Technoz, Jakarta, kendati ada dorongan kebijakan, realisasi hilirisasi nikel ke produk akhir masih menyisakan pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.
