TREN.BISNISMARKET.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan klarifikasi resmi mengenai isu pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah Pulau Jawa belakangan ini. Pihak kementerian menegaskan bahwa gangguan tersebut tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, menjadi narasumber utama dalam memberikan penjelasan terkait situasi kelistrikan tersebut. Ia menyampaikan bahwa investigasi awal menunjukkan tidak adanya masalah mendasar pada pasokan bahan baku pembangkit listrik.
Lebih lanjut, Erani Yustika secara tegas membantah adanya kekhawatiran masyarakat mengenai potensi krisis energi yang lebih luas. Kekhawatiran tersebut mencakup potensi penurunan Hari Operasi Pembangkit (HOP) yang menjadi indikator penting keandalan pasokan.
"Secara umum sih tidak ada, seharusnya tidak ada [kelangkaan pasokan batu bara]. Sejak awal kan sudah diputuskan berapa kebutuhan PLN batu baranya," ungkap Erani Yustika saat diwawancarai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada hari Jumat (12/6/2026).
Pemerintah melalui ESDM terus meningkatkan intensitas koordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai operator sistem kelistrikan. Koordinasi ini bertujuan untuk segera mengantisipasi dan mengatasi gangguan pemadaman yang terjadi di berbagai daerah.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dikabarkan telah mengadakan pertemuan strategis dengan jajaran manajemen PLN. Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi komprehensif mengenai kondisi pasokan energi secara keseluruhan di sistem Jawa.
Dikutip dari Bisnis.com, Erani Yustika menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan akan segera menggelar pertemuan lanjutan dengan PLN pada hari yang sama. Agenda utama pertemuan tersebut adalah merumuskan langkah-langkah mitigasi yang lebih terstruktur dan komprehensif.
Sebelumnya, isu pemadaman yang terjadi pada 9–10 Juni 2026 menimbulkan pertanyaan dari pihak independen. Institute for Essential Services Reform (IESR) mempertanyakan penjelasan awal yang diberikan terkait gangguan sistem kelistrikan tersebut.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menyoroti dampak kerugian finansial yang dialami konsumen akibat pemadaman bergilir yang berlangsung selama tiga hari terakhir. Ia menekankan bahwa kompensasi yang diberikan seringkali tidak sebanding dengan kerugian riil yang diderita masyarakat.
