TREN.BISNISMARKET.COM - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan perhatian khusus terhadap surat keberatan yang dilayangkan gabungan pengusaha China kepada Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (14/5/2026). Langkah tersebut dipandang sebagai sinyal krusial sekaligus peringatan bagi kondisi iklim investasi nasional.
Keluhan yang disampaikan para investor tersebut menitikberatkan pada rendahnya kualitas layanan birokrasi serta tingginya ketidakpastian regulasi yang menghambat aktivitas bisnis di tanah air. Masalah ini dinilai sebagai hambatan sistemik yang selama ini juga dirasakan oleh para pelaku usaha domestik.
Dilansir dari Kompas.com, keresahan para penanam modal asing ini menjadi refleksi atas berbagai kendala pelayanan publik yang belum mendapatkan solusi konkret. Hal ini memicu kekhawatiran akan menurunnya daya tarik Indonesia di mata global.
"Surat itu dari gabungan pengusaha China di Indonesia kepada Presiden Prabowo. Itu mencerminkan kepedulian mereka terhadap layanan birokrasi Indonesia," ujar Dewan Pakar Apindo, Danang Girindrawardana.
Danang menjelaskan bahwa poin-poin yang dipersoalkan oleh investor asing tersebut sebenarnya merupakan masalah klasik yang sering dikeluhkan oleh pengusaha lokal. Beberapa isu utama meliputi ketidakpastian pemeriksaan pajak hingga kebijakan retensi devisa hasil ekspor (DHE).
"Wajar saja jika kalangan pengusaha China mengeluhkan beberapa persoalan pelayanan publik Indonesia yang tercantum dalam surat itu," kata Danang.
Selain masalah administratif, munculnya praktik korupsi dan tindakan pemerasan oleh oknum aparat juga disebut menjadi faktor yang memperburuk citra investasi Indonesia. Kondisi ini berdampak langsung pada hilangnya rasa aman investor dalam menjalankan operasional bisnis mereka.
Pihak asosiasi menyatakan telah berulang kali menyampaikan usulan perbaikan melalui jalur formal kepada berbagai kementerian terkait. Namun, langkah-langkah proaktif dari dunia usaha tersebut seringkali menemui jalan buntu karena kurangnya tindak lanjut dari pihak otoritas.
"Sangat banyak surat-surat dari dunia usaha yang diabaikan oleh otoritas," ujar Danang.
