- TREN.BISNISMARKET.COM -
Ketegangan yang memanas di Selat Hormuz telah memberikan pukulan telak bagi pelaku usaha logistik di Indonesia. Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) secara global memaksa biaya operasional angkutan meroket lebih cepat dibandingkan penyesuaian tarif kepada pelanggan. Akibatnya, operator logistik terpaksa menanggung sebagian besar beban biaya tambahan demi menjaga daya saing pasar.
Tekanan ekonomi ini merata di hampir seluruh lini rantai distribusi. Selain mengganggu jalur pelayaran krusial menuju kawasan Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia juga berdampak langsung pada biaya transportasi, operasional alat bongkar muat, hingga harga bahan baku industri yang berasal dari turunan minyak mentah.
"Dampak konflik di Selat Hormuz masih membayangi distribusi barang dari dan menuju kawasan Timur Tengah, khususnya melalui angkutan laut. Kondisi tersebut diperparah oleh fluktuasi harga minyak dunia yang memengaruhi biaya operasional moda angkutan barang," ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya.
Kenaikan harga BBM, menurut Trismawan, tidak hanya meningkatkan biaya transportasi dan distribusi secara umum. Biaya operasional alat bongkar muat dan harga suku cadang kendaraan juga ikut terdampak secara signifikan.
Selama tiga bulan terakhir, pelaku usaha angkutan truk barang telah melakukan penyesuaian tarif sebesar 15% kepada pelanggan. Namun, nilai kenaikan tarif tersebut belum mampu mengimbangi lonjakan biaya operasional yang di beberapa perusahaan tercatat meningkat lebih dari 20%.
"Pelaku usaha angkutan truk barang telah ada kenaikan harga sekitar 15% dari sebelumnya yang dibebankan kepada pelanggan. Namun nilai kenaikan tersebut belum sebagai cerminan terhadap kenaikan biaya operasional yang terjadi," ujar Trismawan kepada Bisnis, Senin (13/7/2026).
Ruang gerak pelaku usaha untuk meredam tekanan biaya semakin menyempit. Mayoritas operator kini hanya bisa mengandalkan negosiasi tarif dengan pemilik barang agar keberlangsungan usaha kedua belah pihak tetap terjaga di tengah situasi sulit ini.
"Pelaku usaha tidak dapat menghadapi situasi gejolak ekonomi global dan geopolitik tanpa adanya peran aktif pemerintah melalui kebijakan yang mendukung pelaku usaha untuk bertahan dalam situasi ketidakpastian global yang berkepanjangan," tegas Trismawan.
