TREN.BISNISMARKET.COM - Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tengah mengintensifkan pembangunan fisik tahap II. Upaya ini dilakukan untuk memastikan IKN dapat resmi menjadi ibu kota politik nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Untuk memantau kemajuan proyek, Otorita IKN secara berkala menggelar pertemuan evaluasi. Forum ini melibatkan berbagai pihak kunci, termasuk swasta, kementerian/lembaga, kontraktor, konsultan, dan manajemen konstruksi induk, guna memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pembangunan IKN didanai melalui tiga skema utama. Skema tersebut meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola langsung oleh kementerian, APBN yang dijalankan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi dari sektor swasta.
"Pembangunan yang didanai APBN tidak hanya dilaksanakan oleh Otorita IKN, tetapi juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Basuki. Pernyataan ini dikutip dari laman resmi Otorita IKN pada Minggu, 19 Juli 2026.
Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat total 40 paket pekerjaan fisik. Dari jumlah tersebut, 9 paket telah berhasil diselesaikan pada tahun 2025, sementara 15 paket kini tengah dalam tahap konstruksi aktif. Sebanyak 16 paket lainnya masih dalam tahap persiapan lelang.
Paket pekerjaan yang sedang dalam tahap konstruksi mencakup pembangunan gedung perkantoran, kawasan yudikatif dan legislatif, serta jaringan jalan. Selain itu, proyek ini juga meliputi pembangunan embung, kolam retensi, dan jaringan perpipaan air minum yang krusial untuk sistem pengelolaan air dan penyediaan layanan dasar perkotaan di IKN.
Kementerian Pekerjaan Umum turut berkontribusi dengan menangani 90 paket pekerjaan fisik. Hingga kini, 78 paket telah rampung, dan 12 paket lainnya masih dalam proses konstruksi. Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan di bawah kementerian ini antara lain pembangunan Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta berbagai jalan pendukung lainnya.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan perumahan dan kawasan. Dari jumlah tersebut, 11 paket telah selesai, dan satu paket masih dalam tahap konstruksi. Paket yang masih berjalan ini fokus pada pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi demi mendukung penataan kawasan IKN.
Dari sisi investasi swasta, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari angka tersebut, 9 proyek telah selesai dibangun. Sebanyak 6 proyek lainnya kini tengah memasuki tahap konstruksi, termasuk Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
