TREN.BISNISMARKET.COM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan pandangan resmi mengenai kerangka regulasi terbaru terkait kegiatan ekspor komoditas strategis nasional. Hal ini merujuk pada terbitnya kebijakan baru yang mengatur mekanisme ekspor secara terpusat.
Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 yang baru saja disahkan oleh pemerintah pusat. Regulasi ini menyentuh aspek fundamental dalam tata laksana perdagangan komoditas unggulan Indonesia di kancah global.
Kadin menilai bahwa penerbitan PP Nomor 24 Tahun 2026 merupakan langkah progresif dari pemerintah. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur dan sistem tata kelola ekspor komoditas strategis nasional secara lebih terintegrasi.
Langkah pemerintah ini dilihat sebagai upaya konkret untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi dalam proses ekspor. Dengan adanya satu pintu melalui Digital Single Identity (DSI), diharapkan potensi kebocoran dan ketidakpastian prosedural dapat diminimalisir.
Asosiasi pengusaha ini secara spesifik menyoroti implementasi ekspor satu pintu melalui sistem DSI. Sistem digitalisasi ini menjadi kunci utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas seluruh alur pengiriman komoditas keluar negeri.
"Kadin memandang terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2026 sebagai langkah pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional," ujar perwakilan Kadin dalam pernyataan tertulisnya. Pandangan ini menunjukkan adanya dukungan terhadap upaya pemerintah dalam reformasi regulasi perdagangan.
Penerapan sistem satu pintu ini juga diharapkan dapat memangkas birokrasi yang selama ini dianggap menghambat laju ekspor. Efisiensi waktu dan biaya operasional menjadi harapan utama dari pelaku usaha terhadap kebijakan ini.
Diharapkan semua pemangku kepentingan, mulai dari eksportir hingga lembaga terkait, dapat segera beradaptasi dengan mekanisme baru ini. Dukungan penuh dari sektor swasta akan menentukan keberhasilan implementasi PP tersebut di lapangan.
Dilansir dari berbagai sumber resmi, inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor. Digitalisasi melalui DSI menjadi platform untuk mencapai tujuan tersebut.
