TREN.BISNISMARKET.COM - Wacana penerapan skema bagi hasil (Gross Split) dalam sektor mineral dan batu bara (Minerba) kini tengah menjadi perhatian serius berbagai pemangku kepentingan di industri tersebut. Kebijakan ini disebut sedang dikaji oleh pemerintah pusat sebagai salah satu opsi perubahan dalam tata kelola sumber daya alam.
Asosiasi Penambang Batu Bara Indonesia (APBI) menunjukkan adanya kekhawatiran terkait arah kebijakan fiskal baru yang berpotensi mengubah struktur bagi hasil kontrak karya yang sudah berjalan selama ini. Kekhawatiran ini muncul karena potensi dampak signifikan yang bisa ditimbulkan terhadap keberlangsungan operasional perusahaan pertambangan.
Hingga saat ini, APBI menegaskan bahwa mereka belum menerima penjelasan yang bersifat resmi dan terperinci mengenai bagaimana desain akhir dari kebijakan Gross Split tersebut akan diterapkan. Ketidakjelasan ini menimbulkan spekulasi di kalangan pelaku usaha pertambangan.
"Hingga kini asosiasi belum memperoleh penjelasan resmi mengenai desain kebijakan gross split yang tengah dikaji pemerintah," tegas perwakilan APBI terkait status komunikasi dengan otoritas terkait.
Ketiadaan komunikasi resmi ini menjadi dasar kewaspadaan APBI dalam menyikapi perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba yang baru. Asosiasi merasa perlu mendapatkan kejelasan sebelum kebijakan tersebut final dan diimplementasikan.
APBI berpandangan bahwa setiap perubahan signifikan dalam sistem bagi hasil harus didahului oleh konsultasi publik yang mendalam dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa skema baru tersebut adil dan berkelanjutan bagi investasi jangka panjang di sektor batu bara.
Kewaspadaan ini sejalan dengan kebutuhan industri akan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Perubahan mendasar pada kontrak karya atau sistem perpajakan dapat memengaruhi rencana pengembangan proyek dan daya saing komoditas nasional.
Oleh karena itu, asosiasi terus memantau perkembangan di tingkat kementerian dan parlemen mengenai detail teknis penerapan Gross Split dalam konteks regulasi Minerba yang baru. APBI berharap pemerintah segera memberikan paparan komprehensif mengenai kerangka kebijakan tersebut.
Dikutip dari berbagai sumber terkait pembahasan energi dan mineral, fokus utama saat ini adalah bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan negara dengan menjaga iklim investasi yang kondusif di sektor hulu.
