TREN.BISNISMARKET.COM - Direktur Ekonomi di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menyuarakan keprihatinan mengenai usulan penambahan alokasi dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, tambahan dana tersebut kurang relevan mengingat kondisi kenaikan harga barang yang terus terjadi saat ini.
Nailul Huda mengkhawatirkan bahwa ketergantungan proyek IKN yang tinggi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi membebani keuangan negara dalam jangka waktu yang panjang.
Dia berargumen bahwa pembangunan IKN dengan mengandalkan APBN dinilai tidak akan rampung sesuai target, terlebih karena belum ada masuknya investor asing secara signifikan hingga kini.
"Justru akan membuat beban APBN menjadi besar. Terlebih Presiden Prabowo mempunyai project mercusuarnya sendiri dalam program makan bergizi gratis," ujar Nailul kepada Bisnis, dikutip Sabtu (13/6/2026).
Nailul memprediksi bahwa anggaran pemerintah ke depan akan lebih terfokus pada pelaksanaan program strategis yang diusung oleh Presiden Prabowo, sehingga program pembangunan IKN kemungkinan besar akan dikorbankan.
Ia menekankan bahwa prioritas fiskal pemerintah saat ini seharusnya bergeser ke program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, sehingga pemotongan anggaran IKN menjadi langkah yang lebih realistis. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk mengambil sikap yang lebih pragmatis dalam mengelola ketahanan keuangan nasional.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menyoroti dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap potensi kesulitan operasional di sektor konstruksi IKN.
Trubus menilai bahwa komitmen pendanaan besar dari pemerintah sejauh ini dinilai belum cukup untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan infrastruktur dasar di lokasi proyek IKN. Hal ini menyebabkan daftar pekerjaan rumah yang memerlukan stimulus nyata dari sektor swasta non-APBN semakin panjang.
"Yang sejelas sampai sekarang itu kan sudah Rp147 juta yang digelontorkan untuk pembangunan IKN itu. Tapi itu ternyata kan belum menjangkau semua pembangunan infrastruktur dasar. Misalnya untuk pembangunan gedung parlemen, itu kan belum. Untuk yudikatif juga belum. Jadi yang ada kan baru kementerian lembaga saja. Jadi yang menurut saya sih memang dengan kondisi pelemahan Rupiah ini potensi kesulitan juga tinggi," ujarnya.
