TREN.BISNISMARKET.COM - Asosiasi Tol Indonesia (ATI) secara terbuka menguraikan berbagai hambatan signifikan yang dihadapi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait rencana penerapan sistem pembayaran tol nirsentuh, atau Multi Lane Free Flow (MLFF).
Plt. Sekretaris Jenderal ATI, yang juga menjabat sebagai Direktur Operasional PT Marga Mandalasakti, Kristianto, menjelaskan bahwa masih terdapat isu fundamental yang belum terselesaikan menjelang implementasi MLFF.
Salah satu poin krusial yang masih mengganjal adalah kepastian mengenai jaminan pendapatan bagi para operator tol setelah sistem baru ini resmi berlaku.
Hal ini berkaitan dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Roatex Indonesia Toll System (RITS), yang hingga kini belum mampu memberikan jaminan bahwa pengumpulan pendapatan tol dapat mencapai akurasi 100% secara kolektif.
"Sementara, secara teknis disclaimer dari RITS yang pernah disampaikan kepada kami waktu itu akurasi mereka hanya 94%, sehingga kami belum bisa mendapatkan jawaban atas selisih yang 6% tersebut jika kemudian sistem yang dibawa oleh RITS tersebut diadopsi," ujar Kristianto saat ditemui di Kompleks Parlemen dikutip Kamis (9/7/2026).
Kekhawatiran ini diperkuat karena sistem pembayaran tol berbasis tapping kartu elektronik yang dikelola BUJT saat ini sudah menunjukkan tingkat akurasi pengumpulan tarif yang mendekati sempurna, yakni hampir 100%.
ATI juga menyoroti masalah prinsipil lain yang dianggap sangat berisiko, yaitu rencana pengalihan hak pengumpulan pendapatan tol dari BUJT kepada BUP penyedia layanan MLFF.
Pengambilalihan hak pendapatan ini dinilai sangat berbahaya karena dapat memicu kondisi gagal bayar (default) terhadap lembaga kreditur atau lender yang selama ini mendanai pembangunan jalan tol.
"Hak pengumpulan tol ini saat ini sudah menjadi kolateral bagi kami kepada lender. Sehingga kalau hak pengumpulan tol ini kemudian dicabut oleh pemerintah diberikan kepada BUP, maka secara otomatis kami akan mengalami default terhadap bank," jelas Kristianto.
