TREN.BISNISMARKET.COM - Kalangan dunia usaha di Indonesia menyuarakan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan keberlanjutan fiskal negara. Hal ini disampaikan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), daya beli masyarakat, serta efektivitas belanja pemerintah.
Dunia usaha secara umum menyatakan dukungan terhadap berbagai program sosial yang dijalankan pemerintah. Namun, mereka menekankan bahwa menjaga keberlanjutan fiskal dan mempertahankan kepercayaan investor harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa, menyoroti berbagai aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa, mengenai alokasi APBN, isu kenaikan harga energi, dan efektivitas program MBG dari perspektif pelaku usaha.
Menurut pandangan dunia usaha, fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa program-program sosial pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan gejolak terhadap stabilitas ekonomi makro dan iklim investasi secara keseluruhan.
"Dunia usaha juga memiliki perhatian yang sama terhadap keberlanjutan fiskal, efisiensi belanja negara, dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat," kata Erwin kepada Bisnis, Jumat (12/6/2026).
Erwin Aksa menilai bahwa pemerintah perlu mencari titik temu antara agenda pemerataan sosial yang ingin dicapai dengan menjaga stabilitas ekonomi makro. Keseimbangan ini penting agar tidak timbul tekanan negatif pada sektor investasi, konsumsi rumah tangga, maupun aktivitas bisnis secara umum.
Ia berpendapat bahwa program MBG memiliki potensi dampak ekonomi yang signifikan jika rantai pasok domestik dapat dilibatkan secara optimal dalam implementasinya. Program ini dinilai mampu menciptakan permintaan yang stabil bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri makanan dan minuman, logistik, hingga UMKM sebagai pemasok bahan baku.
Selain MBG, program Koperasi Desa Merah Putih juga dilihat memiliki peluang besar untuk memperkuat ekonomi pedesaan asalkan dikelola dengan profesionalisme, transparansi, dan integrasi yang baik dengan pelaku usaha lokal.
Meskipun demikian, Erwin mengingatkan bahwa keberhasilan kedua program unggulan tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola, efisiensi dalam proses distribusi, serta kepastian keberlanjutan sumber pendanaan yang dialokasikan.
