TREN.BISNISMARKET.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan adanya kesenjangan antara kebutuhan batu bara PT PLN (Persero) dengan volume yang telah berhasil dikontrak oleh pelaku usaha. Hal ini disampaikan Bahlil saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada hari Senin, 15 Juni 2026.
Informasi ini muncul di tengah kekhawatiran publik dan isu mengenai kelangkaan stok batu bara yang diduga menjadi penyebab maraknya pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Jawa belakangan ini. Situasi ini mendorong pemerintah untuk segera memastikan stabilitas pasokan energi primer bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Bahlil menjelaskan bahwa Kementerian ESDM telah memberikan penugasan kepada para pelaku usaha untuk memasok total batu bara sebanyak 190 juta ton bagi kebutuhan PLN. Penugasan ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan operasional pembangkit listrik nasional.
Setelah melakukan koordinasi intensif dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi selama hampir 5,5 jam, dipastikan bahwa kebutuhan riil batu bara PLN adalah sebesar 154 juta ton. Fokus rapat tersebut adalah mengamankan kepastian pasokan energi tersebut.
Menteri Bahlil merinci progres kontrak yang telah tercapai dari total penugasan yang diberikan. "Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton. Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton," ucap Bahlil.
Dilansir dari Bisnis.com, Bahlil kemudian menarik kesimpulan mengenai selisih kebutuhan yang belum terjamin melalui kontrak resmi. "Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 juta, berarti kan tinggal kurang 20 juta yang belum dikontrakkan," lanjutnya.
Selain masalah volume kontrak, Bahlil juga mengakui adanya tantangan terkait kualitas batu bara yang dibutuhkan oleh PLN. PLN memerlukan batu bara dengan kalori medium yang kualitasnya lebih baik untuk menjaga efisiensi operasional PLTU, namun jenis batu bara tersebut semakin menipis ketersediaannya.
Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Menteri ESDM untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan energi primer yang dilakukan oleh PLN. Arahan ini bertujuan agar tidak terjadi lagi masalah serupa di masa mendatang.
"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya," tutur Bahlil mengenai pembentukan tim pengawasan baru tersebut.
