TREN.BISNISMARKET.COM - Jakarta menjadi saksi bisu sebuah perkembangan penting dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kini akan merangkul Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap pengambilan keputusan strategis di masa mendatang.
Arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto menjadi pendorong utama di balik keputusan ini. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarlembaga dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, mengonfirmasi adanya pertemuan lanjutan yang dijadwalkan malam ini untuk membahas lebih detail mengenai arahan tersebut. Koordinasi intensif akan dilakukan sebelum merumuskan kebijakan.
"Jadi yang di prinsipal Danantara juga akan bergabung dalam KSSK dan nanti minggu depan kita akan sampaikan stand policy kita, setelah kita melakukan koordinasi nanti malam ya," ujar Anggito saat ditemui di sela-sela acara Seminar Nasional & Pelantikan ISEI Jakarta Komisariat PERBANAS, di Perbanas Institute Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Secara ketentuan perundang-undangan, anggota KSSK saat ini terdiri dari Menteri Keuangan sebagai ketua, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Namun, KSSK memiliki kewenangan untuk mengundang unsur lain yang relevan.
Keikutsertaan Danantara dalam KSSK dinilai sangat strategis mengingat peran lembaga tersebut dalam pengelolaan sektor keuangan. "Karena Danantara itu juga mengelola sektor keuangan juga jadi tadi malam arahan Bapak Presiden untuk mengikusertakan Danantara," jelas Anggito.
Anggito menambahkan bahwa dukungan dan arahan dari Presiden akan memberikan kekuatan lebih dalam upaya ini. "Saya kira itu sangat bagus dan sebetulnya kita sudah bermaksud juga untuk melakukan, tapi ini ada dukungan dari, arahan dari Bapak Presiden itu akan jauh lebih bagus," terangnya.
Namun, Anggito meluruskan bahwa peran Danantara bukanlah untuk mengambil keputusan final. KSSK pada dasarnya adalah sebuah komite koordinasi yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan antarlembaga.
"Kalau KSSK itu kan koordinasi, yang komite sifatnya adalah mengkoordinasikan supaya kebijakan fiskal mengatakan sektor keuangan itu align," tutur Anggito.
