TREN.BISNISMARKET.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menghadapi persoalan terkait pengadaan ribuan unit motor listrik yang diperuntukkan bagi operasional Kepala Sub-Direktorat Pengawasan dan Pengendalian (SPPG). Pembelian ini terungkap tidak sesuai dengan kebutuhan dan fungsi utama para pejabat tersebut.
Kepala SPPG, menurut Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, lebih banyak menjalankan tugas pengawasan internal di unit pelayanan. Oleh karena itu, kebutuhan akan kendaraan dinas berupa motor listrik dianggap tidak mendesak.
"Sebenarnya menurut kami nggak membutuhkan lah, karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam situ, mereka nggak yang perlu motor ke lapangan dan sebagainya," ujar Agustina Arumsari selaku Wakil Kepala BGN, dikutip dari Uzone.id.
Selain masalah urgensi, jenis kendaraan yang dipilih pun menjadi sorotan. Model motor trail yang dibeli dinilai kurang proporsional untuk digunakan oleh para Kepala SPPG yang mayoritas adalah perempuan.
"Sudah telanjur motor trail loh. Artinya ya mungkin buat ibu-ibu kayaknya nggak cocok ya kalau motor trail. Nah itu hal-hal itu yang harus dipertimbangkan karena kita bukan mulai dari nol nih," jelas Agustina.
Agustina juga menyoroti aspek logistik dan infrastruktur pendukung. Ia menekankan perlunya pertimbangan matang dalam pendistribusian, terutama ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah.
"Lalu motor yang model bebek yang biasa (skuter) itu ada berapa. Itu kan harus ada yang dipertimbangkan. Nanti misalnya oh itu ibu-ibu yang nganterin ompreng untuk 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita) dikasihnya motor (trail) listrik, lah ya nanti nggak pas," lanjutnya.
Kendati demikian, motor listrik yang telah dibeli dengan anggaran negara ini dipastikan akan tetap dimanfaatkan. Namun, tidak semua unit akan dialokasikan untuk operasional BGN semata.
"Intinya akan kami manfaatkan, tapi intinya nggak semua juga untuk BGN ya. Karena itu sudah dibayar oleh uang negara," tegas Agustina.
