TREN.BISNISMARKET.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menggalakkan percepatan pembangunan Kawasan Industri Garam Terintegrasi (K-SIGN) yang berlokasi di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diambil sebagai respons serius terhadap ketergantungan Indonesia pada impor garam selama beberapa tahun terakhir.
Fokus utama dari percepatan pembangunan ini adalah untuk mencapai target swasembada garam nasional yang ambisius pada tahun 2027. Target ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan industri dalam negeri.
Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata kebutuhan garam nasional masih dipenuhi melalui impor dalam jumlah yang signifikan. Angka impor garam tersebut tercatat mencapai lebih dari 2,6 juta ton per tahunnya.
Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao ini merupakan bagian dari strategi hulu ke hilir yang komprehensif. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas produksi garam domestik secara berkelanjutan dan berkualitas tinggi.
Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi secara drastis volume impor garam yang selama ini membebani neraca perdagangan Indonesia. Peningkatan produksi lokal akan memastikan ketersediaan garam untuk kebutuhan konsumsi dan industri.
Kawasan industri garam terintegrasi ini dirancang untuk menerapkan teknologi modern dalam proses produksi dan pengolahan garam. Hal ini penting untuk menghasilkan garam yang memenuhi standar kualitas industri yang ketat.
Pemerintah meyakini bahwa dengan adanya K-SIGN, Indonesia akan mampu memanfaatkan potensi sumber daya alamnya secara maksimal. Ini sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur.
"Dalam lima tahun terakhir, Indonesia tercatat masih mengimpor rata-rata lebih dari 2,6 juta ton garam setiap tahun," demikian disampaikan oleh pihak terkait mengenai kondisi impor garam nasional saat ini.
Dikutip dari sumber berita, percepatan pembangunan K-SIGN di Rote Ndao ini menjadi prioritas utama KKP untuk mengamankan pasokan garam nasional ke depan.
