TREN.BISNISMARKET.COM - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama dengan asosiasi pengusaha di sektor sumber daya alam (SDA), khususnya pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menata tata kelola ekspor. Dukungan ini disampaikan seiring dengan adanya kebijakan baru terkait devisa hasil ekspor (DHE).
Namun, dukungan tersebut disertai dengan pengajuan sejumlah catatan penting yang dianggap krusial oleh para pelaku usaha. Poin-poin ini diajukan sebagai prasyarat agar kebijakan ekspor yang baru dapat memberikan hasil optimal, terutama dalam hal penarikan devisa ke dalam negeri.
Total terdapat enam catatan utama yang disodorkan oleh gabungan asosiasi pengusaha tersebut kepada otoritas terkait. Catatan-catatan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan serius agar mekanisme ekspor tidak menghambat kinerja industri.
Salah satu fokus utama dari catatan tersebut adalah bagaimana memastikan bahwa devisa hasil ekspor yang masuk ke Indonesia dapat dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci utama bagi keberlangsungan investasi dan operasional perusahaan.
Para pengusaha menekankan bahwa tata kelola ekspor yang baik harus sejalan dengan prinsip kemudahan berusaha (ease of doing business) bagi eksportir. Jangan sampai regulasi baru justru menambah beban administratif yang tidak perlu.
"Apindo dan asosiasi SDA dukung tata kelola ekspor, tapi ajukan 6 syarat penting," merupakan inti dari pandangan yang disampaikan oleh perwakilan pengusaha. Ini menegaskan posisi mereka yang suportif namun kritis terhadap implementasi kebijakan.
Inti dari seluruh rangkaian usulan tersebut adalah upaya kolektif untuk memastikan bahwa Devisa Hasil Ekspor (DHE) dapat teroptimalisasi secara maksimal. Optimalisasi ini dilihat sebagai jalan tengah antara kepentingan negara dan kebutuhan operasional perusahaan.
"Ini kuncinya agar DHE optimal," kata perwakilan asosiasi, merujuk pada enam poin syarat yang mereka ajukan sebagai panduan implementasi kebijakan baru tersebut. Mereka berharap pemerintah dapat mengakomodasi masukan ini.
Dikutip dari sumber terkait, keenam catatan tersebut mencakup berbagai aspek teknis dan kebijakan yang diharapkan dapat menjamin kelancaran arus barang ekspor sekaligus kepastian penempatan devisa.
